Ahok Bakal Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Mujahid 212 Langsung Menolak
Nasional

Presiden Joko Widodo memasukkan nama Komisaris Utama Pertamina, Ahok sebagai salah satu kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Wacana ini pun langsung menuai kontroversi.

WowKeren - Basuki Tjahaja Purnama boleh pernah menyandang status sebagai mantan narapidana. Namun perjalanan kariernya pasca "lulus" dari Rutan Mako Brimob ternyata nyaris tak terganggu.

Seperti diketahui, pasca bebas, Ahok, demikian biasa BTP dipanggil, dijadikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Baru beberapa bulan menjabat, kini Ahok kembali masuk dalam bursa jabatan baru.

Presiden Joko Widodo memasukkan namanya dalam bursa calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Selain Ahok, ada 3 nama lain yang berpotensi menjadi saingannya, termasuk diantaranya Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro.

"Untuk Badan Otorita Ibu Kota Negara memang kami akan segera tanda tangan Peraturan Presiden, dimana nanti ada CEO-nya (pemimpin)," jelas Jokowi saat ditemui di Istana Kepresidenan, Senin (2/3). "Kandidatnya ada, namanya banyak. Satu, Pak Bambrodj (Bambang Brodjonegoro). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyana. Empat, Pak Azwar Anas."

Dan bak menjadi tradisi, bila sosok Ahok dibicarakan, maka akan ada penolakan yang mengiringi. Kali ini wacana Ahok menjadi Kepala Badan Otorita IKN langsung menuai penolakan dari Mujahid 212 yang diwakili oleh Ketua Korlabi, Damai Hari Lubis.


Damai mengaku mempermasalahkan rekam jejak Ahok selama ini. Termasuk pula status mantan narapidana kasus penistaan agama yang pernah menjerat sang mantan Gubernur DKI Jakarta.

"Sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami katakan dan nyatakan secara tegas, kami menolak keras Ahok," kata Damai, Kamis (5/3). "Lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah."

Damai pun mengungkit karakter Ahok yang dinilai bermasalah sehingga menimbulkan faktor ketidakpercayaan publik kepadanya. Padahal kepercayaan adalah faktor utama untuk bisa membangun dan mengelola ibu kota.

Ia lantas mengungkit isu soal terlibatnya Ahok dalam kasus korupsi Sumber Waras. "Sementara Ahok jelas pribadi yang rawan, karena faktor trust yang banyak melilit dirinya. Bahkan issue untrusting dimaksud adalah terkait dengan lembaga anti rasuah alias KPK," ujar Damai, dilansir dari Detik News.

"Sebagai penutup sebelum permasalahan isu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik, kami nyatakan kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina!" pungkas Damai.

(wk/elva)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait