Aliansi masyarakat di Yogyakarta menyuarakan penolakan mereka terhadap RUU Omnibus Law pada Senin (9/3). Penolakan ini disampaikan lewat aksi bertajuk 'Gejayan Memanggil Lagi'.
- Elvariza Opita
- Senin, 09 Maret 2020 - 14:35 WIB
WowKeren - Aliansi masyarakat di Yogyakarta kembali mencoba menyuarakan aspirasi mereka lewat aksi massa bertajuk "Gejayan Memanggil". Aksi yang digelar hari ini (9/3) sejak pukul 09.00 WIB itu diketahui menyuarakan penolakan atas rencana pemerintah mengesahkan RUU Omnibus Law.
Lewat aksi ini, massa yang merupakan gabungan dari kaum mahasiswa, buruh, hingga rakyat sipil lain berusaha menyampaikan keinginan mereka agar RUU Omnibus Law tak dilanjutkan. Tak hanya beleid tersebut, massa juga menyoroti soal RUU Ketahanan Keluarga dan Kebijakan Kampus Merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Mereka menilai sinergitas diantara ketiga kebijakan berdampak kurang baik bagi iklim pekerjaan di Indonesia. Mulai dari eksploitasi kaum pekerja tanpa memerhatikan kesejahteraan, sampai mahasiswa menjadi tenaga kerja gratis.
Aksi ini tak hanya ramai di lapangan, yakni di Yogyakarta, tetapi juga banyak dibahas di media sosial. Hal ini terbukti dari tagar #GejayanMemanggilLagi yang masuk di daftar Trending Topic Indonesia.
Menariknya, tagar terkait aksi massa kali ini tak hanya satu. Sebab pada saat bersamaan, tagar "saingan" #GejayanGerakanProvokasi turut meramaikan daftar Trending Topic Indonesia, bahkan menempel erat dengan tagar #GejayanMemanggilLagi.
Lewat tagar "tandingan" ini, massa mengapresiasi langkah peserta aksi untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun mereka menilai banyak kepentingan terselubung di balik aksi ini karena khawatir peserta aksi tak memahami betul RUU Omnibus Law yang ditolak.
Pendapat semacam ini sebelumnya sudah disampaikan oleh warganet di postingan Instagram Gejayan Memanggil. Seperti tulisan @sar*****v yang tak terima ketika Gejayan Memanggil mengaitkan RUU Omnibus Law dengan RUU Ketahanan Keluarga.
Atau kritikan dari warganet dengan akun @tit******ga saat RUU Omnibus Law dikaitkan dengan Kebijakan Kampus Merdeka. "Aku dukung gerakan kalian tapi untuk postingan kalian yang ini kok terkesan cocoklogi ya. korporat dan perusahaan dari dulu juga sudah tidak ada batasan regulasi untuk memberi upah pemagang. Tapi korporat dan perusahaan tentu punya standar upah dong. jadi sebenernya gaada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.
(wk/elva)
