'Pasien Dalam Pengawasan' terkait wabah COVID-19 tak masuk dalam daftar yang ter-cover oleh BPJS Kesehatan. Menanggapinya, DKI Jakarta berjanji akan mem-back up biaya yang dibutuhkan.
- Elvariza Opita
- Jumat, 13 Maret 2020 - 12:55 WIB
WowKeren - Ada banyak tahap yang perlu dilalui seseorang untuk menentukan apakah dirinya positif terinfeksi virus Corona atau tidak. Salah satu tahap yang harus dilalui adalah fase "pasien dalam pengawasan" (PDP).
Sebagai penjelasan, PDP sendiri merupakan fase ketika seseorang dengan gejala seperti influenza tercatat pernah bertandang ke negara dengan tingkat penyebaran Corona tinggi. Pada masa pengawasan ini, seseorang yang dicurigai terinfeksi virus Corona harus dirawat dan selalu dalam pemantauan dokter.
Tentu perawatan dalam fase itu memerlukan biaya, yang acapkali tak sedikit. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tegas menyatakan pihaknya siap membiayai penanganan sang pasien apabila Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak meng-cover-nya.
"Kalau sampai BPJS tidak menanggung, nanti DKI kita atur untuk menutup," ujar Anies dalam video Sosialisasi Pencegahan Pengendalian dan Update Situasi Corona Virus Disease (COVID-19) yang diunggah pada Kamis (12/3). "Jakarta siap jadi backup, kalau sampai ini tidak, ini tidak, maka Jakarta ambil tanggung jawab."
Anies pun menyayangkan BPJS Kesehatan yang tak memberi kejelasan soal detail biaya perawatan pasien COVID-19 yang ditanggung. Padahal informasi yang jelas diharapkan dapat membuat masyarakat lebih tenang dalam melakukan pengobatan.
"Menurut saya, harusnya BPJS dari awal bilang, ini adalah institusi negara. Ini problem yang tidak direncanakan ada di negara ini," kata Anies, dilansir dari Detik News. "Kalau kejadian, bukannya lepas tangan. Harusnya langsung bilang, kami siapkan."
"Udah, Bapak-Ibu, tutup dulu, nanti kami tutup, nanti kami bantu. Kan tenang bukan? Lah, mosok pasien datang, mikir tagihannya bagaimana nanti gitu," imbuhnya.
Kendati demikian, Anies menegaskan pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk ke depannya. "Kalau dihitung angkanya, mudah-mudahan tidak besar kasusnya. Kasusnya tidak banyak. Apa sih itu dibandingkan skala yang ada di anggaran kita," pungkasnya.
(wk/elva)
