Jokowi Dinilai Lari Dari Tanggung Jawab, Tagar #TolakDaruratSipil Puncaki Trending Topic
Getty Images
Nasional

Presiden Jokowi memiliki pertimbangan lain untuk 'memerangi' pandemi virus corona. Bukan karantina wilayah, melainkan pembatasan sosial dan menjaga jarak aman dalam skala besar yang didampingi oleh kebijakan darurat sipil.

WowKeren - Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal penerapan kebijakan darurat sipil di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang digelar pada Senin (30/1) kemarin.

Kebijakan ini pun dipertanyakan oleh pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun. "Kenapa Jokowi tak mau menyebutkan kebijakan karantina wilayah, tetapi memilih pembatasan sosial berskala besar dan pilihan darurat sipil? Tentu ini memunculkan analisis kritis," tutur Ubedilah dalam keterangan tertulisnya.

Ubedilah juga mempertanyakan pernyataan Juru Bicara Jokowi, Fadjroel Rachman, yang dinilainya seolah hanya memunculkan 2 opsi dalam "memerangi" corona, yakni pembatasan sosial berskala besar dan darurat sipil. "Karantina wilayah tidak disebutkan sama sekali. Ini mirip memotong tangkai berduri dari pohon bunga mawar pake gergaji besar. Tentu ini keliru," ujar Ubedilah.

Lebih lanjut, Ubedilah menilai Jokowi seolah lari dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara jika kebijakan yang dipilih karantina wilayah. Padahal, tutur Ubedilah, dalam kondisi wabah yang terus meluas, pasal yang digunakan menurut UU Nomor 6 tahun 2018, setelah kebijakan pembatasan sosial berskala besar adalah karantina wilayah, bukannya langsung lompat ke darurat sipil.

"Saya heran jika pasal yang disediakan oleh undang-undang ini diabaikan oleh pemerintah," jelas Ubedilah. "Pengabaian pada perintah undang-undang bisa termasuk pelanggaran konstitusi."


Kebijakan darurat sipil tersebut juga dinilai Ubedilah berbahaya. Pasalnya, Perpu Nomor 23 Tahun 1959 yang mencantumkan frasa darurat sipil itu merupakan aturan lama yang sempat akan diubah setelah reformasi 1998. Ubedilah menilai bahwa isinya memungkinkan kekuasaan menafsirkan secara subyektif otoriterian dan kebebasan sipil dipastikan akan terganggu dalam skala nasional.

Kebijakan ini lantas menjadi perbincangan panas warganet. Banyak yang menentangnya hingga tagar #TolakDaruratSipil memuncaki trending topic Twitter Indonesia.

Darurat Sipil

Twitter

"Klo darurat sipil. pusat lepas tanggung jawab buat memberi makan rakyatnya. #TolakDaruratSipil," tulis akun @Fa***QX. "Nyuruh Darurat sipil, eh, rakyat gak dijamin apa", bilang aja lari dari tanggung jawab. Klo gagal mending mundur secara terhormat aja lah, daripada diturunkan paksa. Tetap #TolakDaruratSipil," tambah akun @pe***we.

"Saking luar biasanya, kebijakan pemerintah sdh bisa jd judul Disertasi: 'TINJAUAN TERHADAP PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DENGAN KARANTINA KESEHATAN MENUJU DARURAT SIPIL'. Kita doakan semoga Corona takut dgn judul ini rakyat sehat bisa makan cicilan terbayar. #TolakDaruratSipil," komentar politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. "#TolakDaruratSipil nangkring diurutan teratas TTI, artinya kebijakanmu banyak ditentang," timpal akun @ya***02.

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru