Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia menyebut Presiden Jokowi tak tegas dalam menangani para perantau yang nekat mudik di tengah pandemi Corona.
- Wahyu
- Sabtu, 04 April 2020 - 12:16 WIB
WowKeren - Mudik di tengah wabah Corona masih menjadi pro-kontra di Indonesia. Banyak perantau dari berbagai daerah, terutama di wilayah Jabodetabek memaksa untuk tetap pulang ke kampung halaman. Hal ini tentu cukup membuat resah masyarakat, dan menjadi perhatian dari berbagai pihak.
Presiden Jokowi sendiri telah menetapkan kebijakan soal mudik. Melalui Mensesneg Pratikno, pemerintah mengaku tidak melarang para perantau untuk mudik, melainkan hanya memberi imbauan agar masyarakat memikirkan lagi niatannya itu. Imbauan dari presiden ini dirasa oleh sebagian orang kurang tegas dalam menyikapi kenekatan para pemudik.
Sikap pemerintah yang tidak tegas itu menuai kritikan, salah satunya dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio. Agus meminta pemerintah tegas menetapkan mudik dilarang atau tidak. Sebab struktur sosial warga Indonesia tidak bisa hanya dengan imbauan.
"Struktur sosial orang Indonesia itu tidak bisa dibiarkan, diimbau, mereka cuek, enggak akan ikuti. Harus tegas, (kalau perlu) dihukum, bisa denda, adminstrasi atau pidana. Karena tanpa dihukum orang Indonesia tidak akan taat. Ada hukuman kadang tidak taat, gimana mau diimbau, tidak akan pernah bisa," ujar Agus mengutip Kumparan, Sabtu (4/4).
Menurut Agus, pilihan terkait mudik di tengah Corona hanya dua, mengizinkan atau melarang. Pilihan mengimbau agar tidak mudik, kata Agus, merupakan kebijakan yang banci. Ia pun memohon kepada pemerintah agar tidak menambah keresahan masyarakat dengan kebijakan yang tidak jelas.
"Pilihan cuma dua, dilarang atau diizinkan. Enggak ada keputusan bancis semacam ini, ini kan keputusan banci, mau cari aman. Masyarakat sekarang sudah pusing, bingung, jangan ditambah lagi dengan kebijakan yang enggak jelas," tegasnya.
Selain soal kebijakan mudik, pemerintah juga diminta tegas mengenai langkah penanganan COVID-19. Sebab Agus menilai, sejak Jokowi menerbitkan PP Pembatatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret, hingga kini belum ada tindakan nyata. Terlebih Permenkes sebagai aturan pelaksana PSBB juga belum rampung, sehingga membuat usulan PSBB dari daerah tak kunjung diproses.
"Rakyat sudah bingung. Dua minggu hampir 3 minggu dikurung di rumah, so what next?. Menkes yang tidak bisa handle kasus ini disuruh beri izin untuk PSBB seluruh kota dan kabupaten. Kemarin (Gubernur DKI) Anies masukkan surat permohonan (PSBB), hari ini belum ada, kapan itu mau keluar, mau mati berapa lagi orang-orang?" kata Agus.
Untuk itu, Agus menilai ketimbang PSBB yang tak jelas realisasinya, lebih baik pemerintah segera menetapkan lockdown di wilayah yang zona merah Corona. Dengan karantina wilayah, kata Agus, pemerintah wajib memasok kebutuhan sehari-hari masyarakat di wilayah terdampak sesuai amanat UU Kekarantinaan Kesehatan.
"Iya itu (memenuhi kebutuhan masyarakat selama karantina) kewajiban negara. Uangnya ada, asalkan tidak mengerjakan pindah Ibu Kota, tidak mengerjakan kereta cepat. Megaproyek selesaikan, tunda dulu. Nanti kita lihat 2023, setelah ekonomi. Kan du Perpu diizinkan defisit (APBN) lebih dari 3 persen, oke sekarang cari uangnya, mau utang kek, nanti 2023 kembali lagi secara perlahan," ucapnya.
"Semua negara mengusahakan Corona pergi, tidak ada satu negara yang bahas ekonomi, karena memang enggak jalan ekonomi dunia. Kalau kita takut tunggu turis, investor, tidak akan datang. Nanti jangan-jangan semua negara sudah selesai, kita masih urus Corona, eknomi kita berantakan," pungkasnya.
(wk/wahy)
