Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat menyinggung soal data kasus corona yang tidak sinkron antara pusat dan daerah. Merespon hal itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto pun buka suara.
- Nidya Putri
- Selasa, 07 April 2020 - 10:14 WIB
WowKeren - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membenarkan jika data kasus corona yang disampaikan oleh pemerintah selama ini tidak sinkron dengan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo.
Menanggapi pernyataan tersebut, pemerintah menyatakan bahwa sumber data yang digunakan berbeda. "Pak Agus itu pakai datanya BPBD, saya menggunakan datanya Dinas Kesehatan," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, Senin (6/4).
"Karena BPBD itu menghitung semua kasus meskipun pemeriksaannya dengan rapid (test) dianggap positif," ujar Yuri. "Kalau saya nggak, yang positif itu hanya yang (dari hasil pemeriksaan) PCR. Kemudian semua orang yang meninggal dengan confirm positif, maka meninggal karena COVID. Kalau belum ada confirm positif, saya tidak mengatakan meninggal karena COVID."
Lebih lanjut, Yuri menjelaskan bahwa data milik pemerintah yang update setiap harinya mengikuti aturan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) soal pelaporan kasus positif berdasarkan PCR. Apabila ingin data keduanya menjadi sinkron, Yuri pun meminta agar BNPB menyesuaikan data dengan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Iya, itu protap kita (berdasarkan PCR), karena itu yang dilaporkan ke WHO. WHO kan tidak melaporkan rapid," jelasnya. "Data Kemenkes cuma satu, kita menganut sistem satu data."
"Ya, karena data yang dibuat ini bukan mau kita, ini maunya dunia begitu (sesuai WHO). Ya kalau mau BNPB yang menyesuaikan data kita, silakan saja disebut bahwa positif PCR berapa, positif rapid berapa, nggak ada masalah," sambungnya. "Tapi jangan kemudian disebut dua-duanya positif, karena persepsi masyarakat akan beda pasti."
Sebelumnya, soal ketidak sinkronan data juga turut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia menilai jika pemerintah pusat cenderung lamban dalam menangani kasus corona (COVID-19) di negeri ini.
Menurutnya, masih ada banyak kasus corona yang belum terungkap di luar sana. Kasus corona disebutnya bisa jadi lebih banyak dari jumlah yang diumumkan oleh pemerintah. Hal itu disebabkan karena terbatasnya jumlah tes yang dilakukan.
(wk/nidy)
