Pemerintah kini memfasilitasi Puskesmas untuk turut ambil bagian dalam mendeteksi kasus positif COVID-19 dengan metode tes swab tenggorokan yang dilanjut dengan PCR.
- Elvariza Opita
- Selasa, 07 April 2020 - 17:58 WIB
WowKeren - Selama ini pemerintah hanya memberikan kewenangan pemeriksaan sampel pasien terindikasi COVID-19 ke beberapa laboratorium saja. Kementerian Kesehatan sempat berkilah bahwa pengerjaan sampel pasien terindikasi COVID-19 harus dikerjakan di laboratorium khusus dengan SDM yang telah dilatih.
Namun kini pemerintah tampaknya telah menyadari bahwa pemeriksaan sampel secepat mungkin merupakan kunci utama penanganan wabah virus Corona. Oleh karenanya, hari ini (7/4), Kemenkes menyatakan Puskesmas pun sudah bisa melayani tes swab tenggorokan untuk mendeteksi keberadaan virus Corona.
Informasi ini dibenarkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) Kemenkes, Bambang Wibowo. Ia menyebut Puskesmas kini telah dipersiapkan untuk memberikan pelayanan rapid test dan tes swab tenggorokan yang dilanjut dengan metode polymerase chain reaction (PCR).
Menurut Bambang, Puskesmas memiliki peranan penting untuk melakukan skrining kepada masyarakat yang diduga melakukan kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Dan untuk melakukannya bisa dengan dua metode, baik itu rapid test maupun uji usap dilanjut dengan PCR.
"Untuk rapid test jika negatif maka akan dianjurkan melakukan isolasi diri di rumah," terang Bambang ketika memberikan konferensi pers di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (7/4). "Jika menggunakan metode swab, spesimen akan dibawa ke lab untuk tes PCR, kemudian akan diberikan informasi setelah hasilnya keluar."
Lebih lanjut, nanti hasil sampel swab tenggorokan yang diambil dari pasien di Puskesmas akan dikiriman ke Balitbangkes. Baru setelahnya hasil akan keluar dan bisa disampaikan kepada yang bersangkutan.
Di sisi lain, pemerintah memang saat ini tengah memperbanyak pelaksanaan tes swab PCR untuk mendeteksi kasus positif COVID-19. Sebab pemerintah menyadari hasil dari rapid test akurasinya sangat rendah sehingga berpotensi menimbulkan false positive maupun negative.
"Ternyata juga rapid test ini tidak semuanya efektif," terang Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Senin (6/4). "Oleh karenanya ke depan kita lebih banyak mendatangkan PCR test."
(wk/elva)
