Birokrasi Penetapan PSBB Corona di Jakarta Dikritik Terlalu Lambat
Getty Images
Nasional

Pemerintah pusat dinilai lambat dalam menangani pandemi corona yang kian hari jumlah korbannya semakin bertambah. Inisiator Ainun Najib tak segan memberikan kritikan pada kinerja pemerintah pusat melalui akun Twitter-nya.

WowKeren - Inisiator situs KawalCOVID-19.id, Ainun Najib menilai gaya birokrasi pemerintah pusat dalam menangani virus Corona seperti bola pingpong yang saling lempar ke sana ke mari. Terlalu banyak pertimbangan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Najib menyinggung kelambatan pemerintah pusat menghadapi permasalahan serius ini.

Dalam akun Twitter-nya, Ainun Najib menuliskan cuitan yang dengan tegas mengkritik sikap pemerintah. Menurutnya, seharusnya jumlah korban Corona di Indonesia tidak akan membludak hingga menyentuh angka ribuan seperti saat ini, kalau saja pemerintah pusat bisa cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan. Sebab, terlambat sedikit saja nyawa manusia yang menjadi taruhannya.

"Pingpong yang membantai manusia. Berapa yang harusnya bisa terselamatkan kalau saja gerak cepat? Hanya bisa kita ketahui 3-4 minggu lagi. 28 DAYS LATER," tulis Najib.

Tak segan, lelaki yang juga menggawangi situs KawalPemilu.org itu melancarkan serangkaian kritik bagi pemerintah pusat terutama Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. "Enak banget ya jadi Menteri Terawan. Ambil nama setelah menunda-nunda, disebut dia lah yang tetapkan status," kata Najib dalam akunnya @ainunnajib.

Birokrasi Penetapan PSBB Corona di Jakarta Dikritik Terlalu Lambat

Twitter


Tak hanya kali ini saja Menteri Kesehatan Indonesia mendapat teguran dan sindiran dari publik. Setiap pernyataan yang dilontarkannya di hadapan publik, dirasa kurang tepat dengan situasi yang ada. Pernah saat Terawan diundang dalam podcast milik Deddy Corbuzier, ia juga memberikan statement yang menimbulkan pro-kontra soal rumah sakit yang menolak orang dengan gejala Corona untuk bisa dirawat.

Najib juga menilai selama ini pemerintah daerah telah mati-matian berjuang dalam mengatasi pandemi Corona. Namun usaha itu selalu terganjal adminstrasi pusat yang dinilai Najib berbelit-belit.

"Yang pusing menghadapi lonjakan kasus ya daerah. Yang disuruh ribet mengajukan usulan dan persyaratan administratif ya daerah. Yang eksekusi detailnya PSBB ya daerah," katanya via Twitter.

Menurut Najib, satu minggu penundaan birokrasi akan melipatgandakan jumlah korban yang terinfeksi virus Corona hingga 5-6 kali lipat. "Satu minggu penundaan birokrasi begini, dampaknya jumlah rakyat terinfeksi dan juga kematian naik 5-6 kali lipat. Satu bulan penundaan sama dengan 1000 kali lipat," tukasnya.

Najib pun meminta agar birokrasi untuk penanganan Corona dipangkas. Bahkan, ia berani meminta agar peran Menkes yang hanya memberi izin kebijakan untuk dihapus. "Pak @jokowi mohon pangkas birokrasi. Kalau peran Menkes value-add cuma kasih stempel, hilangkan saja. Jangan pembantaian massal dengan birokrasi," kata Najib.

Hingga saat ini, jumlah kasus Corona di Indonesia semakin bertambah. Tercatat per hari Selasa (7/4), ada 2.738 kasus Corona yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Sementara itu, jumlah kematian akibat virus ini telah mencapai 221 orang.

(wk/wahy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru