Nasional

Pasien gagal ginjal merasa seperti dibunuh pelan-pelan karena protokol kesehatan yang berbelit di tengah wabah Corona. Begini penuturan mereka dan tanggapan pemerintah karenanya.

• Elvariza Opita
• Kamis, 09 April 2020 - 16:22 WIB

WowKeren - Keresahan yang dihadapi para pasien gagal ginjal di tengah wabah virus Corona boleh dibilang jauh lebih besar ketimbang masyarakat awam. Bahkan baru-baru ini sejumlah pakar memperkirakan 200 ribu pasien gagal ginjal terancam meninggal karenanya.

Bagaimana tidak? Kondisi tubuh mereka yang begitu lemah ditambah dengan berbagai kerumitan yang mengiringi proses pengobatan di tengah wabah meningkatkan risiko kematian mereka. Daya tahan tubuh yang otomatis melemah menyebabkan kondisi tubuh mereka rentan memburuk apabila terinfeksi virus Corona.

Namun yang benar-benar menjadi sorotan adalah prosedur kesehatan yang mendadak jadi jauh lebih ruwet di tengah wabah virus Corona. Seperti kisah-kisah pasien gagal ginjal berikut, yang mengaku terlantar ketika hendak melakukan cuci darah akibat protokol kesehatan yang begitu memprioritaskan COVID-19.

Seperti misal Dela Yusmarna, pasien gagal ginjal kronis dengan sejumlah komplikasi. Akibatnya kondisi tubuhnya sangat lemah sehingga wajar bila ia menjalani cuci darah atau hemodialisa (HD) dengan kondisi demam atau sesak napas.

Namun Dela benar-benar dibuat panik ketika Senin (30/3) kemarin ia tak bisa menjalani cuci darah yang rutin ia lakoni tiga kali seminggu itu. Sebab suhu tubuhnya yang tinggi menyebabkan Dela harus dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto sesuai protokol COVID-19.

Dela pun dimasukkan ke ICU dan harus menjalani rapid test. Mirisnya, Dela tak boleh pulang kecuali hasil tes COVID-19 nya sudah keluar.

"Badan saya sakit, saya ketakutan, tidak ada suami saya, dikasih nasi kotak sekali, lalu digabung sama pasien corona. Saya minta pulang," ujarnya, dilansir BBC Indonesia, Kamis (9/4). "Dokter bilang oke pulang setelah dikasih obat infus untuk tensi dan tes swab. Kemudian jam 10 malam baru boleh pulang. Artinya dua hari saya di IGD."

Belakangan ia dinyatakan negatif COVID-19. Hal ini tak pelak memicu kemarahannya.

"Harusnya mereka itu menyediakan fasilitas cuci darah, mau saya positif atau negatif, jangan dilempar-lempar, ditelantarkan. Dan pasien cuci darah itu wajar demam, sesak nafas dan batuk, jadi jangan ditolak tapi dirawat," ungkapnya.

Begitu pula yang dialami oleh pasien gagal ginjal bernama Suhantono. Karena suhu tubuh yang diatas 37 derajat ketika hendak hemodialisa, Suhantono harus menjalani pengecekan virus Corona dan harus diisolasi tanpa kesempatan cuci darah sampai hasilnya keluar.

"Saya tidak membayangkan beratnya penderitaan suami saya tanpa cuci darah menunggu hasil tes keluar berhari-hari," ujar Nurasiah, istri sang pasien. "Suami saya sedang dibunuh pelan-pelan."

Hal ini tak pelak memicu amarah dari para pakar kesehatan. Seperti Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI) mendesak seluruh rumah sakit di Indonesia untuk tetap memberikan pelayanan hemodialisa seperti biasa kendati di tengah wabah. Kalaupun dirujuk ke RS lain, dokter terkait harus memastikan RS rujukannya melayani cuci darah.

Amarah juga tak bisa dihindari oleh Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) Tony Samosir. Ia menyebut protokol kesehatan Corona terlalu ruwet dan berliku untuk pasien gagal ginjal yang memerlukan pelayanan cepat terutama ketika akan cuci darah.

"Kalau pasien cuci darah badannya demam, lalu mengikuti prosedur swab dan hasilnya baru tujuh hari kemudian. Mending pasien dibunuh saja," kata Tony. "Ada 200.000 pasien cuci darah di Indonesia, hancur kita kalau seperti itu."

Menanggapi kesulitan yang terjadi di lapangan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Brian Suprihastuti membenarkan memang ada perubahan protokol kesehatan karena wabah Corona. Termasuk diantaranya pengecekan suhu tubuh sebagai skrining pasien positif COVID-19.

Brian pun hanya meminta pasien untuk memahami situasi yang ada. Protokol "berbelit" ini merupakan kunci untuk keselamatan banyak pihak. Ia pun berjanji pemerintah akan bekerja lebih keras untuk memastikan hak kesehatan setiap orang bisa terpenuhi.