Komnas HAM Bongkar Permasalahan Masyarakat Indonesia Timur Semasa Wabah Corona
Nasional

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baru saja membongkar sederet permasalahan yang terjadi di Indonesia Timur semasa pandemi virus corona (COVID-19).

WowKeren - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baru saja menggelar pertemuan secara online dengan sejumlah perwakilannya di berbagai daerah. Rapat online digelar untuk membahas situasi masyarakat semasa terjadi pandemi virus corona (COVID-19) saat ini.

Komnas HAM lantas mengungkapkan sederet permasalahan yang terjad di wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku hingga Papua. Ternyata, daerah-daerah tersebut banyak mengalami masalah medis saat harus menangani pasien positif corona.

”Masalah medis ada persoalan, minimnya APD yang dialokasi ke puskemas di Ambon,” kata Ketua Komnas HAM Maluku Benediktus Sakrol dalam rapat daring, Selasa (21/4). “Ada ketidaksepahaman gugus tugas provinsi dan kota, khususnya terkait jumlah pasien.”

”Kurang koordinasi Gugus Tugas dan tugas karantina menimbulkan persoalan,” sambungnya. “Beberapa warga yang ada di lokasi karantina mendemo dan keluar dari karantina. Alasannya, pemberian makanan tidak tepat waktu dan molor waktu. Ini jadi persoalan sensitif.”


Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait wabah corona juga terjadi di Maluku. Akibatnya, kerap muncul stigma negatif terhadap masyarakat disana terhadap orang yang berstatus ODP.

”Minimnya sosialisasi ke masyarakat soal karantina dan ODP, munculnya stigmatisasi dan perlakuan ODP yang akan dikarantinakan,” jelas Benediktus. “Kemarin ada satu kasus, pemerintah menetapkan satu sekolah untuk menjadi tempat karantina, dan warga menolak karena takut dan stigma.”

Sementara itu di Papua juga mengalami sejumlah masalah terkait masalah virus corona. Ketua HAM Komnas Papua dan Papua Barat Frits Bernard Ramandey mengatakan jika masalah yang paling disorot disana adalah adanya penolakan jenazah pasien COVID-19.

Selain itu, masalah program Kartu Pra Kerja juga menimbulkan protes dari masyarakat setempat. Pasalnya, Kartu Pra Kerja yang diterima masyarakat Papua tidak ada saldonya.

”Pemberian Kartu Prakerja, yang kemudian dengan pihak bank tidak ada saldo ketika digesek,” beber Frits. “Akhirnya tidak ada yang dapat bantuan. Ada penolakan jenazah positif, ini problem sosialisasi.”

(wk/lian)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru