Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung terkait daerah-daerah yang telah kebablasan menerapkan PSBB. Ia juga mengingatkan perlunya evaluasi yang dilakukan sebelum memperpanjang masa PSBB.
- Nidya Putri
- Senin, 04 Mei 2020 - 14:32 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo menilai diperlukannya evaluasi bagi daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara berlebihan. Hal ini dianggap penting agar PSBB di tahap kedua berjalan efektif.
"Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif. Dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/5).
"Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over (berlebihan), terlalu kebablasan dan mana yang masih terlalu kendur," imbuhnya. "Evaluasi ini penting, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten, maupun provinsi yang melakukan PSBB."
Selain itu, Jokowi juga meminta agar daerah-daerah yang telah menerapkan PSBB memiliki target terukur. Ia menegaskan bahwa target yang ingin dicapai dari PSBB tersebut harus jelas.
"Misalnya berapa jumlah pengujian sampel yang dilakukan, tes PCR yang dilakukan," terangnya. "Apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah ditracing setiap hari. Betul-betul ini harus dikerjakan."
Ia juga turut menyinggung soal isolasi terhadap pasien dalam pengawasan (PDP) yang tidak dilakukan secara ketat. Pasalnya, hal ini berpotensi untuk menyebabkan penularan virus corona.
Seperti yang diketahui, hingga kini sudah ada empat provinsi dan 22 kabupaten/kota yang telah menerapkan PSBB. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat, kasus pasien positif corona di Indonesia hingga Minggu (3/5) sebanyak 11.192 pasien, dengan 1.876 di antaranya sudah dinyatakan sembuh, dan 845 pasien meninggal dunia. Sedangkan 236.369 warga dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan (ODP), dan 23.130 warga dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP).
(wk/nidy)
