Selain ketidaksinkronan data yang ada, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyoroti adanya sembilan jenis bantuan yang diberikan kepada warga Jawa Barat.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 08 Mei 2020 - 15:00 WIB
WowKeren - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar data penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah segera diperbaiki. Sebab, masing-masing pihak memiliki data sendiri-sendiri.
"BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri," kata pria yang arab disapa Emil tersebut seperti dilansir Antara, Jumat (8/5). Adanya basis data yang tidak padu tak heran membuat data yang dimiliki oleh pemerintah pusat tidak sinkron dengan daerah.
Oleh sebab itu menurutnya, masalah ini harus segera diperbaiki. "Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah," kata Emil.
Orang nomor satu di Jawa Barat tersebut juga menyoroti adanya 9 jenis bantuan yang diberikan kepada warga Jawa Barat. Adapun ke-sembilan bantuan tersebut antara lain bantuan untuk korban PHK, Kartu Sembako, Bansos Presiden Bodebek, Kartu Pra Kerja, Dana Desa, Bansos Tunai, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota dan Bantuan Makan atau Nasi Bungkus.
Menurutnya, banyaknya bantuan ini justru akan membuat warga bingung. Pasalnya, bantuan yang diberikan datangnya tidak bersamaan. Sedangkan di lain sisi, Pemprov Jabar harus "terkena getahnya" akibat ketidaksinkronan data ini. Masyarakat yang mengira bantuan berasal dari satu pintu merasa kecewa dengan Pemprov Jabar.
"Mereka (masyarakat) mengira bantuan itu satu pintu, padahal tanggung jawab kita cuma satu (Bantuan Pemprov Jabar)," tegas Emil. "Kepala desa protes ke kami, masalah ketidakadilan ini dampak dari tidak akuratnya data."
Emil juga telah meminta pemerintah pusat unta memberikan bantuan kepada 38 juta warga terdampak COVID-19 di Jawa Barat. Sedangkan pemerintah pusat sejauh ini baru memberikan bansos kepada 9.4 juta warga Jabar. "Jadi, bapak dan ibu, 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara. Dari 9,4 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa," kata dia.
(wk/zodi)
