Sidoarjo Terapkan Sanksi Sosial, Pelanggar PSBB Bakal Dihukum Jadi Relawan Dapur Umum
Nasional

Selain menjadi relawan dapur umum, hukuman juga bisa berupa membersihkan masjid. Sanksi sosial diterapkan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar.

WowKeren - Surabaya Raya mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid kedua. Di Sidoarjo, akan ada sanksi baru bagi warga yang nekat melanggar aturan.

Sebelumnya, pemerintah setempat memberikan sanksi berupa lisan, tulisan, dan administrasi. Namun di jilid kedua PSBB ini akan ada sanksi sosial.

Sanksi sosial yang diberikan berupa hukuman bagi para pelanggar untuk menjadi relawan di dapur umum COVID-19. hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Kombes Pol Sumardji Kapolresta Sidoarjo.

Selain menjadi relawan dapur umum, hukuman juga bisa berupa membersihkan masjid. Sanksi sosial diterapkan untuk memberikan efek jera.

"Ketika ada masyarakat yang melanggar ketentuan, sanksi sosialnya, bisa dipekerjakan di dapur umum," kata Sumardji dilansir Suara Surabaya, Rabu (13/5). "Bisa di posko relawan desa, bisa membersihkan masjid. Ada sanksi sosialnya."


Pemberian sanksi tersebut, dilakukan sampai PSBB tahap II selesai. Tak hanya bagi warga, pengusaha yang melanggar juga terancam akan dicabut izin usahanya. "(Dilakukan) selama PSBB berjalan 14 hari itu. Semuanya mengikuti PSBB itu," ujarnya.

Adapun keputusan untuk memperpanjang penerapan PSBB sudah disetujui oleh pemimpin di ketiga wilayah yang bersangkutan yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Perpanjangan akan berlaku hingga 25 Mei mendatang.

"Sama-sama kami telah menyetujui bahwa akan ada perpanjangan PSBB di wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo," kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu (9/5). "Perpanjangan ini dimulai dari 12 Mei sampai 25 Mei mendatang."

Lebih lanjut, Khofifah tak memungkiri banyak poin evaluasi yang telah dicatat selama PSBB tahap satu dilaksanakan. Salah satunya yang sangat disoroti adalah perihal checkpoint di sejumlah titik perbatasan wilayah.

Seperti diketahui, antrean mengular kendaraan di checkpoint perbatasan wilayah, salah satunya di Bundaran Waru, sempat menjadi viral dan menuai kritikan keras dari masyarakat. "Kemudian ada evaluasi penerapan physical distancing di perusahaan dan pasar," tutur mantan Menteri Sosial itu.

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait