Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melayangkan kritikan yang menohok terhadap pemerintah atas rencana pelonggaran PSBB di tengah pandemi virus corona yang masih berlangsung.
- Ruth Meliana
- Selasa, 19 Mei 2020 - 15:18 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia telah berencana untuk melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Presiden Joko Widodo bahkan telah meminta jajarannya untuk menyiapkan skenario pelonggaran PSBB yang dinilai tetap bisa menekan penularan wabah virus corona (COVID-19).
Namun, rencana tersebut mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Terlebih, kasus virus corona di Indonesia masih terus mengalami kenaikan yang signifikan setiap harinya sehingga rencana tersebut dianggap memperparah penyebaran COVID-19.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu pihak yang mengkritik keras rencana pelonggaran PSBB. Anggota Komisi IX DPR dari PKS, Netty Prasetyani mengatakan rencana itu belum tepat karena kurva penularan virus corona belum turun secara signifikan.
Netty pun menyindir pemerintah yang dinilai tidak bertanggung jawab dengan kebijakan PSBB yang telah dipilih. Pasalnya, penerapan PSBB sejauh ini masih belum memberikan dampak yang begitu signifikan dan efektif, tetapi pemerintah justru ingin mencabut kebijakan tersebut secara perlahan.
”Pemerintah harus bertanggung jawab dengan kebijakan PSBB yang dipilih,” kata Netty seperti dilansir dari Kumparan, Selasa (19/5). “Di saat UU mengamanatkan untuk melakukan karantina kesehatan, mengapa tiba-tiba pemerintah mau melonggarkan PSBB, padahal kasus positif belum mengalami penurunan yang signifikan.”
Nesty lantas mempertanyakan nasib rakyat yang selama ini menjadi korban kegagalan pemerintah dalam menghadapi virus corona. Pelonggaran PSBB yang tidak matang justru hanya memperburuk nasib masyarakat Tanah Air saja.
”Jika pemerintah terus memaksa melonggarkan PSBB, sedangkan pemerintah tidak memiliki kesiapan pencegahan dan penanganan klinis, maka sama saja pemerintah membawa rakyat kepada marabahaya,” kritik Nesty. “Jangan sampai pemerintah mengorbankan rakyat demi menutupi kegagalan dan ketidakmampuan pemerintah dalam perang melawan COVID-19.”
”Dengan berbagai skema, para ahli memprediksi penurunan COVID-19 bisa Oktober, akhir tahun, bahkan tahun 2021,” sambungnya. “Sampai kapan penurunan kurva terjadi? Berapa jumlah bed yang tersedia? Berapa kesanggupan fasilitas kesehatan melakukan penanganan? Apakah layak Indonesia dilakukan relaksasi PSBB?”
(wk/lian)
