Sebanyak 1,3 juta data dari Kemendikbud dikabarkan berhasil diretas oleh seorang hacker. Kabar yang tengah ramai dibicarakan di Twitter itu akhirnya mendapatkan tanggapan dari pihak Kemendikbud.
- Nidya Putri
- Kamis, 28 Mei 2020 - 14:39 WIB
WowKeren - Isu kebocoran data pribadi di instansi pemerintahan beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan. Pasalnya, data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 yang terdapat dalam situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) disulap menjadi file berukuran 2,36 GB berformat PDF.
Baru-baru ini diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dikabarkan mengalami kejadian serupa. Sebanyak 1,3 juta data orang telah berhasil diretas. Namun, belum diketahui apakah ini data pelajar atau PNS yang bekerja di Kemendikbud.
Informasi tersebut dibagikan oleh pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto melalui akun Twitternya @secgron. Ia memberikan informasi bahwa 1,3 juta data berasal dari Kemendikbud dicuri oleh hacker dan datanya dibagikan di situs Raid Forums.
Data yang bocor di antaranya berisi NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nama lengkap ibu, nama lengkap ayah, nomor KK, alamat lengkap, dan lain-lain. Data yang diklaim berasal dari tahun 2015 itu, dipamerkan oleh akun Data_Baron pada 18 September 2019 dengan judul "Indonesia Students (1,3m)."
Menanggapi hal ini, Kemendikbud sudah memberikan klarifikasi. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Evy Mulyani, membantah adanya kebocoran data pegawai maupun data lainnya di Kemendikbud.
"Mencermati informasi mengenai variabel data yang dimaksud saudara Teguh Aprianto melalui akun Twitter @secgron pada tanggal 27 Mei 2020, maka pengelola data pokok pendidikan (Dapodik) dan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) menegaskan bahwa data yang dimaksud bukan berasal dari dapodik ataupun Pangkalan Data Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5).
Evy menjelaskan ada beberapa variabel data dari sampel yang diposting oleh Teguh Aprianto tidak berasal dari data di Dapodik dan PD Dikti. Berikut rincian variabel yang dibantah oleh Kemendikbud.
- Variabel NO_SHDK dan SHDK tidak tercatat di sebagai variabel di Dapodik dan data PD Dikti.
- Variabel stat_ktp tidak ada di dalam variabel Dapodik dan data PD Dikti.
- Variabel kerja tidak sesuai dengan referensi pekerjaan di Dapodik data PD Dikti data PD Dikti.
- Referensi jenjang pendidikan tidak sesuai dengan penamaan di Dapodik data PD Dikti.
Pengelola data di lingkungan Kemendikbud disebut selalu menerapkan protokol pengamanan/perlindungan data pribadi sesuai dengan Permenkominfo 20 Tahun 2016. Kemendikbud juga mengaku selalu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan keamanan serta ketaatan pada aturan penggunaan data pribadi.
(wk/nidy)
