Anies Baswedan menjelaskan anggaran dana tunjangan PNS yang diubah menjadi bantuan untuk warga terdampak virus Corona (COVID-19). Ada sekitar 1,2 juta warga yang akan menerima bansos tersebut.
- Trias Rohmadoni Alandari
- Jumat, 29 Mei 2020 - 14:21 WIB
WowKeren - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengubah relokasi anggaran untuk penanganan virus Corona di Tanah Air. Ia mengungkap ada anggaran senilai Rp 2 triliun yang dialihkan untuk pemberian bansos pada warga yang terdampak Corona.
Anies menyebut besar anggaran tersebut sama dengan 25 persen anggaran kinerja daerah (TKD) para PNS DKI. Anggaran Rp 2 triliun tersebut digunakan untuk memberi bansos ke 1,2 juta warga terdampak corona daripada 63 ribu ASN DKI.
"Dalam pembahasan sempat ada usulan seperti bansos, KJP, dan bantuan lain dipangkas 50 persen. Tujuannya biar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan," kata Anies pada Jumat (29/5) dikutip dari Kumparan. "Nilai pemotongan (untuk) bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD."
"Pilihannya uang rakyat Rp 2 triliun itu diterima 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta," sambung Anies. "Kita pilih buat Rp 2 triliun itu untuk rakyat prasejahtera di Jakarta."
Walau pos anggaran banyak yang dipangkas dan direlokasi, Anies mengungkap tak ada pemotongan di pos anggaran bansos warga prasejahtera, bahkan malah ditambah. Justru anggaran bencana saat ini mencapai total Rp 5 triliun.
"Di balik pemangkasan itu, program terkait bantuan rakyat dipertahankan. Anggaran Rp 48 triliun tidak diubah buat warga prasejahtera," jelas Anies. "Anggaran bencana yang semula Rp 188 miliar sekarang jadi Rp 5 triliun. Ini untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi yang terkait COVID-19."
Untuk diketahui saat ini pendapatan Jakarta dari pajak turun dari Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun. Anggaran DKI yang semula Rp 87,9 triliun pun turun menjadi Rp 47,2 triliun.
Di sisi lain, penyaluran bansos untuk warga terdampak Corona masih terus mengalami pro dan kontra lantaran dinilai tidak terbagi rata kepada warga yang membutuhkan. Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengakui bansos berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan memang memicu protes masyarakat lantaran baru tersalurkan sebesar 15 persen saja.
(wk/tria)
