Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan bawha hanya sekolah yang berada di zona hijau COVID-19 saja yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru 2020/2021.
- Elvariza Opita
- Rabu, 17 Juni 2020 - 09:42 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah memberikan pengumuman terkait kegiatan belajar mengajar (KBM) di tengah pandemi corona. Nadiem menyatakan bawha hanya sekolah yang berada di zona hijau COVID-19 saja yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru 2020/2021.
Kebijakan ini rupanya menuai kritik dari sejumlah pihak. Koordinator Nasional Jaringan Pengamat Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai bahwa keputusan Nadiem tidak konsisten.
Pasalnya, Nadiem telah mengizinkan pembukaan sekolah di zona hijau dengan sejumlah syarat. Namun siswa juga tetap boleh belajar dari rumah jika orangtua tidak mengizinkan mereka masuk kembali ke sekolah.
"Ini juga kebijakan galau. Boleh dibuka tapi tergantung orang tua, anaknya boleh masuk sekolah atau tidak," tutur Ubaid dilansir CNN Indonesia pada Rabu (17/6). "Kalau begitu pembelajarannya bagaimana, ada yang di sekolah ada yang PJJ (pembelajaran jarak jauh)."
Ubaid menilai bahwa dalam kondisi pandemi pemerintah seharusnya memberikan kebijakan yang bersifat menyeluruh dan pasti. Ubaid juga menyoroti Kemendikbud yang hingga kini belum menyelesaikan kendala PJJ yang ditemui selama 3 bulan terakhir dan juga belum membuat kurikulum darurat di tengah pandemi.
"Padahal kurikulum normal ke situasi PJJ itu pasti tidak sama," ujar Ubaid. "Karena tidak ada interaksi antar siswa. Tidak ada kehadiran di sekolah."
JPPI sendiri tidak setuju jika sekolah kembali dibuka pada tahun ajaran baru yang jatuh pada bulan Juli mendatang. Menurut JPPI, belum semua sekolah siap menjalankan KBM di tengah pandemi.
"Minimal (tahun ajaran baru) dimulai awal tahun Januari," jelas Ubaid. "Jadi kita ada waktu memperbaiki (jalannya pendidikan) sampai Desember."
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan menyebut bahwa keputusan Nadiem tersebut bukan solusi efektif di tengah pandemi. Pasalnya, memberikan keputusan siswa untuk kembali ke sekolah kepada orangtua dinilai akan membuat guru kewalahan.
"Pertanyaannya jumlah guru terbatas. Kemudian berarti di satu sekolah ada tiga metode pembelajaran," terang Satriwan. "Tatap muka, itupun bagi sif. Tapi di sisi lain guru juga harus (mengajar) daring atau datang ke rumah."
Menurut Satriwan, Kemendikbud harus mengatur lebih rinci terkait pembelajaran dengan berbagai metode melalui kurikulum darurat. Satriwan menilai bahwa tak adanya panduan dalam menerapkan kurikulum di tengah pandemi ini kerap membuat guru kebingungan ketika mengajar.
(wk/elva)
