Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.656 responden yang tersebar di 34 provinsi dan 245 kota dan kabupaten di zona hijau, kuning, oranye, hingga merah.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 17 Juni 2020 - 13:10 WIB
WowKeren - Rencana pemerintah untuk kembali membuka sekolah menuai pro kontra. Pasalnya, pandemi COVID-19 sendiri di Indonesia masih belum menunjukkan tren penurunan yang konsisten.
Selain itu, rencana untuk membuka kembali sekolah di tengah pandemi juga melahirkan masalah yang baru. Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan menyebut jika ada sebagian sekolah yang tidak memiliki cukup anggaran untuk memenuhi fasilitas sesuai protokol kesehatan.
"Untuk sarana prasarana (protokol kesehatan), peralatan masker, sekolah tidak punya uang untuk beli itu," kata Satriwan seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (17/6). "Ini komponen paling berat. Sekolah nggak punya anggaran."
Adapun hal itu disampaikannya berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 1.656 responden. Responden tersebut tersebar di 34 provinsi dan 245 kota dan kabupaten. Responden survei tersebut terdiri dari pihak manajemen sekolah, kepala sekolah, hingga guru yang tersebar di wilayah zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah.
Lebih dari setengah atau 53,4 persen dari responden menyatakan jika beban paling berat mereka ketika sekolah kembali dibuka adalah terkait penyiapan sarana dan prasarana. Sementara itu, 47 persen responden mengaku kesiapan anggaran jadi beban berat.
Pasalnya, tidak semua sekolah memiliki anggaran yang cukup untuk menyediakan sarana tersebut. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang ada selama ini tidak akan mampu menutup kebutuhan itu semua, mengingat guru honorer juga perlu digaji.
"Anggaran nggak cukup," lanjut Satriwan. "Dana BOS tidak akan mencukupi apalagi (kalau juga dipakai) untuk gaji guru honorer."
Sebagian responden menilai jika untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan protokol kesehatan seharusnya menjadi beban pemerintah pusat untuk menganggarkannya. Sementara sebagian lagi meminta dana tersebut dianggarkan dari pemerintah daerah.
Masalah tak hanya terbatas pada anggaran. Sebanyak 46,6 persen responden mengaku waktu untuk sosialisasi pembukaan sekolah kepada orang tua dan siswa terlalu mepet. Pasalnya, 1 bulan lagi tahun ajaran baru akan dimulai.
(wk/zodi)
