Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menyarankan Pemprov DKI untuk menerapkan protokol tambahan kepada warga Ibu Kota.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 24 Juni 2020 - 10:15 WIB
WowKeren - DKI Jakarta kini masih berada dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Di masa PSBB transisi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI disarankan untuk menerapkan protokol tambahan kepada warga Ibu Kota.
Pemprov DKI diminta untuk mewajibkan setiap warga menggunakan face shield atau pelindung wajah setiap keluar rumah, bukan hanya mengenakan masker saja. Saran ini disampaikan oleh Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono.
"Protokol umum yang sekarang diterapkan tidak cukup," jelas Tri dilansir Tempo pada Rabu (24/6). "Sebab, pemerintah telah menerapkan masa transisi saat wabah belum terkendali."
Sebagai informasi, protokol kesehatan umum yang diterapkan saat ini adalah wajib mengenakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Protokol umum dinilai masih belum cukup untuk mencegah terjadinya transmisi atau penularan virus kala warga berada di luar rumah.
Oleh sebab itu, Tri menilai bahwa protokol tambahan seperti pemakaian face shield sebenarnya wajib diterapkan. "Jadi buat aturan baru dengan menambahkan kebijakan penggunaan face shield itu," terang Tri.
Usulan ini rupanya telah disampaikan Tri kepada Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria, pada Sabtu (20/6) pekan lalu. Tri menyatakan bahwa Pemprov DKI kini tengah mempertimbangkan kebijakan tambahan tersebut.
Lebih lanjut, Tri juga mengingatkan bahwa DKI kini memiliki tantangan dan tanggung jawab besar. Pasalnya, DKI melepas kebijakan transisi di saat 6 kriteria dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum terpenuhi. "Sebab wabah belum terkendali," tutur Tri.
Provinsi DKI disebut Tri masih memiliki kenaikan kasus COVID-19 harian yang cukup tinggi, yakni di atas 100. Ia pun menyinggung soal negara lain seperti Tiongkok dan Korea Selatan yang baru berani membuka masa pembatasan sosial kala kasus COVID-19 harian sudah nol alias tidak ada penambahan baru.
"Memang Gubernur DKI dapat tekanan ekonomi. Kalau Jakarta tutup yang mati Indonesia," pungkas Tri. "Makanya dari awal pusat memuji DKI bisa mengendalikan wabah agar DKI jadi wilayah yang dibuka di awal."
(wk/Bert)
