Kepala BNPB Ungkap Kebakaran Hutan Perparah Risiko Terpapar COVID-19, Ini Penjelasannya
Nasional

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan bahwa upaya pencegahan karhutla harus lebih digalakkan di masa pandemi corona ini.

WowKeren - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah lama menjadi problem di Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan bahwa upaya pencegahan karhutla harus lebih digalakkan di masa pandemi corona ini.

Pasalnya, Doni menilai karhutla bisa memperparah risiko warga terpapar COVID-19. "Apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan dapat dipastikan masyarakat kita yang punya masalah dengan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), asma, itu akan menjadi lebih berisiko (terpapar COVID- 19)," jelas Doni dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada Selasa (23/6)

Lebih lanjut, Doni menjelaskan bahwa ISPA dan asma termasuk dalam penyakit penyerta atau komorbid yang berisiko tinggi bagi pasien COVID-19. Oleh sebab itu, Doni mengajak seluruh pihak termasuk masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla.

Doni yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini menyebut bahwa Presiden Joko Widodo telah mewanti-wanti tentang masalah pencegahan karhutla tahun ini. "Tahun ini kita menghadapi bencana COVID-19 yang belum berakhir," tutur Doni.


Selain itu, Doni juga mengungkapkan bahwa kasus karhutla di tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2015. Rentang lama waktu kemarau di tahun 2015 dan 2019 memang relatif sama panjang. Di tahun 2015, terjadi kebakaran di 2,6 juta hektare lahan, sedangkan tahun 2019 1,6 juta hektare lahan.

Hal ini membuat Doni yakin bahwa kasus pembakaran lahan tahun ini akan berkurang. Ia mengaku bahwa jumlah kasus karhutla kini menurun jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Sepertinya akan ada pengurangan," pungkas Doni. "Apalagi ada status PSBB (pembatasan sosial berskala besar) di beberapa daerah yang biasa mengalami kebakaran hutan dan lahan."

Sebelumnya, Jokowi telah mengingatkan perihal ancaman karhutla di tengah peliknya masalah pandemi corona. Apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa 17 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau sejak April lalu dan 38 persen sejak Mei.

Untuk kepala daerah, Jokowi meminta agar mereka memperbarui data titik api. Hal itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada melalui monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard.

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait