Pemerintah diketahui memberikan subsidi dan keringanan pembayaran iuran listrik di tengah pandemi Corona. Ternyata di balik keringanan itu ada utang sebesar nyaris Rp 50 triliun ke PLN.
- Elvariza Opita
- Kamis, 25 Juni 2020 - 15:14 WIB
WowKeren - Pandemi virus Corona diketahui juga berdampak terhadap berkurangnya pendapatan masyarakat. Alhasil beberapa kebutuhan vital masyarakat, termasuk listrik, mendapatkan subsidi dan keringanan dari pemerintah.
Yang tak disangka, ternyata untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah sampai berutang kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Bahkan belakangan total utang kompensasi yang belum dibayarkan pemerintah kepada PLN mencapai Rp 48,42 triliun.
Lebih spesifik, utang itu berasal dari kompensasi karena tak ada kenaikan tarif listrik sejak 2018 lalu. Alhasil pada 2018 utang pemerintah mencapai Rp 23,17 triliun dan kompensasi 2019 senilai Rp 22,25 triliun.
"Untuk kompensasi tahun 2018, telah terdapat alokasi pembayaran sebesar Rp 7,170 triliun," jelas Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (25/6). "Namun belum terbayar."
Utang itu kemudian membengkak lagi pada 2020 sebanyak Rp 3 triliun lebih sehingga total menjadi Rp 48,42 triliun. Pasalnya utang tambahan ini digunakan untuk memberikan subsidi berupa listrik gratis ke 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon ke 7 juta pelanggan 900 VA yang dananya ditalangi PLN terlebih dulu.
"Kemudian, kami melaporkan mekanisme pelaksanaan diskon," imbuh Zulkifli, seperti dilansir dari Kumparan. "Estimasi penambahan subsidi agar bisa dibayarkan di tahun berjalan."
Dengan total jumlah piutang Rp 48,42 triliun ke PLN, pemerintah telah menerbitkan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) subsidi sebesar Rp 62,8 triliun. DIPA ini meliputi Dengan total jumlah piutang Rp 48,42 triliun ke PLN, pemerintah telah menerbitkan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) subsidi sebesar Rp 62,8 triliun.
Lalu ada tagihan Mei dan Triwulan I 2020 sebesar 4,8 triliun dan realisasi diskon tarif sampai dengan Juni Rp 3,1 triliun masih dalam proses verifikasi dan pencairan. Zulkifli pun berharap utang tersebut bisa dibayar pemerintah agar keuangan perusahaan bisa terjaga di tengah pandemi.
(wk/elva)
