Jokowi diminta untuk tidak me-reshuffle Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Usulan ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi.
- Bertilia Puteri
- Senin, 29 Juni 2020 - 16:05 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo mengancam akan merombak kabinet apabila jajarannya tidak mampu membuat gebrakan di masa pandemi corona (COVID-19) ini. Pasalnya, pandemi corona menyebabkan krisis di banyak sektor sehingga perlu kebijakan yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya.
Isu reshuffle kabinet ini lantas ditanggapi oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi. Johan mengusulkan kepada Jokowi untuk tidak mengganti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Usul ini disampaikan oleh Johan di hadapan Mendagri Tito dan anggota Komisi II lainnya dalam rapat kerja pada Senin (29/6) hari ini. "Saya usul, kita juga usul agar Pak Mendagri tak direshuffle saya kira. Soalnya saya dengar akan ada reshuffle," tutur Johan di ruang rapat Komisi II DPR RI.
Pernyataan Johan tersebut berkaitan dengan sikap Komisi II yang akan menegur keras Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly karena sudah 2 kali tidak hadir dalam rapat soal Perppu Pilkada. Sementara itu, Mendagri Tito rajin hadir rapat. Meski demikian, Johan tidak menjelaskan alasannya meminta Jokowi untuk tidak me-reshuffle Tito.
Sementara itu, rapat yang membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peratuaran Pergantian UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksananaan Pilkada serentak 2020 yang juga dihadiri oleh Tito tersebut akhirnya ditunda. Pasalnya, Menkumham Yasonna tidak menghadiri rapat tersebut.
Para anggota Komisi II DPR pun dibuat geram dengan absennya Menkumham Yasonna dalam rapat tersebut. Johan menilai bahwa Yasonna harusnya diberi teguran karena tidak menghadiri rapat, meski keduanya diketahui sama-sama merupakan kader PDIP.
"Ini soal wibawa komisi II, kita ini tidak punya wibawa kalau dilecehkan seperti ini tidak ada kejelasan dan yang minta ditunda 9 Desember adalah pemerintah," pungkas Johan. "Artinya kalau yang minta saja tidak punya komitmen, saya kira ini perlu ada sikap tegas kita kalau tidak juga hadir, apakah nanti ada keputusan mengenai penundaan 9 Desember."
(wk/Bert)
