Selain berpedoman pada data keilmuan, kepala daerah dan Gugus Tugas juga harus melibatkan praktisi seperti ahli epidemiologi, ilmuwan, dan para tenaga medis, dalam pengambilan keputusan.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 30 Juni 2020 - 13:10 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan agar kepala daerah selalu berpedoman pada data keilmuan dalam menentukan kebijakan terkait new normal. Jokowi meminta agar pemimpin daerah tidak memaksa membuka penerapan new normal jika kondisinya memang belum memungkinkan.
"Jangan sampai kita berani membuka, masuk new normal (normal baru) tapi keadaan datanya masih belum memungkinkan," ujar Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Posko Penanganan Covid-19 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (30/6). "Jangan dipaksa. Sehingga tahapan-tahapan harus betul-betul disiapkan."
Selain kepada kepala daerah, instruksi ini juga ditujukan ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selain berpedoman pada data keilmuan, kepala daerah dan Gugus Tugas juga harus melibatkan praktisi seperti ahli epidemiologi, ilmuwan, dan para tenaga medis, dalam pengambilan keputusan.
"Jangan sampai membuka pada tatanan baru new normal, tapi tidak melalui tahapan-tahapan yang benar," ujar kepala negara. "Setiap kita buat kebijakan, tolong yang namanya data keilmuan itu dipakai."
Jokowi kemudian menjelaskan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Sebelum pemimpin daerah membuka fase new normal, ada tahapan pra kondisi dengan menyosialisasikan kepada masyarakat soal pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin.
"Jangan sampai R-t (angka reproduksi virus) masih tinggi di atas 1, R-naught masih tinggi, kita berani buka," tutur kepala negara. "Hati-hati, jangan membuat kebijakan tanpa membuat data, ilmu, yang jelas."
Lalu saat normal baru, pembukaan sektor juga dilakukan secara bertahap. Pemimpin daerah beserta Gugus Tugas harus bijak dalam pembukaan sektor mana yang merupakan prioritas. Meskipun dibuka sekalipun, ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencegah penularan.
"Tidak langsung dibuka semuanya. Apakah sektor industrinya sudah memungkinkan silakan," lanjut mantan Wali Kota Surakarta itu. "Apakah sektor pariwisatanya sudah memungkinkan silakan. Tapi juga mungkin masih dibatasi (kapasitasnya)."
(wk/zodi)
