Buat Jokowi Geram, 'Kebiasaan Buruk' Kementerian Ini Dinilai Bikin Serapan Anggaran COVID-19 Rendah
Nasional
COVID-19 di Indonesia

Rendahnya serapan anggaran ini berdampak pada tertahannya peredaran uang di masyarakat. Jokowi menegaskan bahwa pembayaran tunjangan untuk dokter dan tenaga medis lainnya harus segera dikeluarkan.

WowKeren - Presiden Joko Widodo telah menyoroti rendahnya realisasi belanja kementerian di bidang kesehatan dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu. Dalam sidang tersebut, tampak Jokowi mengungkapkan kegeramannya. "Baru keluar 1,53 persen, coba!" tegas Jokowi pada Kamis (18/6).

Rendahnya serapan anggaran ini berdampak pada tertahannya peredaran uang di masyarakat. Jokowi menegaskan bahwa pembayaran tunjangan untuk dokter dan tenaga medis lainnya harus segera dikeluarkan dan belanja untuk peralatan kesehatan segera direalisasikan


Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, lantas menilai bahwa kondisi ini terjadi lantaran Kementerian dan Lembaga terbiasa menghabiskan anggaran di akhir tahun. Kementerian dan Lembaga dinilainya gagap kala menerima dana khusus COVID-19.

"Ini bukan masalah di [saat] COVID saja," terang Lina dilansir BBC Indonesia pada Selasa (30/6). "Dari tahun ke tahun, selama ini yang normal, itu biasanya mereka akan berlomba-lomba menghabiskan anggaran itu di bulan Oktober, November, Desember."

Lebih lanjut, Lina mengungkapkan alasan penyerapan anggaran Kementerian dapat mengalir dengan cepat di akhir tahun. Anggaran tersebut terserap dengan cara mengadakan acara di hotel, biaya perjalanan sampai konsumsi.

Namun, hal tersebut tentu sudah tidak bisa dilakukan di masa pandemi corona. Pasalnya, semua hal harus dilakukan dalam jaringan (daring) dan tidak memakan biaya yang besar.

Contohnya adalah pertemuan yang dilakukan secara virtual pada masa pandemi menggunakan aplikasi. Pertemuan virtual ini tentu tidak membutuhkan biaya sewa tempat maupun biaya perjalanan.

"Artinya, yang biasa reguler saja biasanya kayak gitu. Nah sekarang ketika COVID, bingung," tutur Lina. "Padahal arahannya jelas dana COVID."

Tak hanya itu, Lina juga menilai kepemimpinan menjadi faktor lain dalam rendahnya penyerapan anggaran ini. Menurut Lina, Menteri dan pejabat memiliki peran besar dalam melakukan penyerapan anggaran dengan cara membuat terobosan dan kebijakan yang tepat.

"Tapi kembali lagi, mau enggak sih dia (pejabat), kebanyakan orang-orang itu maunya status quo," pungkas Lina. "Tak pernah memikirkan, apa lagi yang mesti kita buat. Jadi melakukan rutinitas biasa."

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts