Nasional

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyoroti kemarahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Ia juga blak-blakan membongkar kebobrokan kementerian di Indonesia.

• Ruth Meliana
• Rabu, 01 Juli 2020 - 11:29 WIB

WowKeren - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan turut mengomentari mengenai kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap para menteri. Ia turut membongkar kebobrokan sistem birokrasi dalam kementerian di Indonesia.

Sebelumnya kemarahan Jokowi ini dikarenakan rendahnya realisasi belanja kementerian dan lembaga negara selama pandemi virus corona (COVID-19). Bahkan, Jokowi secara khusus menyampaikan rasa jengkelnya terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan mengancam akan melakukan reshuffle terhadap para menterinya jika tidak ada perbaikan kinerja.

Dahlan melalui blog pribadinya www.disway.id, lantas menganalisa mengenai alasan tidak terserapnya alokasi anggaran virus corona. Ia mengaku sangat kaget saat mengetahui jika dari Rp75 triliun anggaran yang diberikan ke Kemenkes, baru 1,53 persen yang dikeluarkan selama pandemi berlangsung.

“Padahal anggaran kesehatan Rp 75 triliun. Saya berdoa semoga angka yang masuk ke presiden itu salah,” kata Dahlan Iskan seperti dikutip dari lama resminya Disway, Rabu (1/7). “Kalau angka 1 persen itu (realisasi anggaran) benar memang keterlaluan. Berarti program di situ tidak jalan sama sekali. Padahal ini sudah bulan Juli. Atau punya alasan justru karena ini masih awal Juli?”

Sebagai menteri, Dahlan tentunya telah memahami bagaimana sistem birokrasi dalam pemerintahan di Indonesia bekerja. Ia menjelaskan jika setiap anggaran dalam pemerintahan Indonesia harus selalu ditenderkan demi keterbukaan. Namun, ia menduga ada kemungkinan kementerian bergerak lambat dalam melakukan tender tersebut.

”Di masa keterbukaan seperti ini semua anggaran harus ditenderkan. Anggaran tahun ini berlaku mulai 1 Januari lalu,” papar Dahlan. “Berarti Februari baru diadakan tender. Berarti persiapan tendernya satu bulan. Itu sudah cepat. Jangan-jangan tendernya justru baru dimulai bulan Maret. Proses tender bisa terhambat besar.”

”Kalau pun tidak terhambat proses tender itu tidak mungkin selesai dalam dua bulan,” sambungnya. “Maka kalau sampai akhir Juni anggaran baru terserap 1 persen, kemungkinan besar tersangkut di masalah tender yang belum selesai itu. Jangan-jangan para pemenang tender pun belum ada.”

Lebih lanjut Dahlan lantas membongkar bobroknya sistem birokrasi dalam kementerian Indonesia yang dinilai menjadi penyebab anggaran Kemenkes lambat terserap saat ini. Menurutnya, selama ini pengambil kebijakan dalam kementerian justru lebih banyak diambil oleh bawahan menteri seperti direktur jenderal (dirjen), bukan menteri itu sendiri.

”Pelajaran lain: menko boleh hebat, menteri boleh hebat, tapi pelaksana pemerintahan yang sesungguhnya adalah para dirjen di kementerian,” bongkar Dahlan. “Dirjen pun, berdasarkan pengalaman saya, terlalu sibuk dengan urusan politik atas. Maka pelaksana kebijakan yang paling sebenarnya adalah para direktur di kementerian.”

”Bahkan jangan-jangan para direktur pun hanya sibuk melayani dirjen dan menteri mereka,” sambungnya. “Maka pelaksana yang lebih sesungguhnya lagi adalah para pejabat yang levelnya di bawah direktur. Jadi negara ini bisa berjalan atau tidak sebenarnya di tangan mereka itu. Itulah yang disebut birokrasi. Ya seperti itu.”

Mantan Dirut PT PLN (Persero) ini lantas mengutip tesis dari Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Dahlan mengungkap bagaimana banyak pihak di kementerian yang tidak mau melanggar hukum dan berusaha mengikuti alur birokrasi dalam menyalurkan anggaran. Hal ini yang membuat anggaran Kemenkes menjadi lambat terserap.

”Rasanya Pak JK pernah menyampaikan tesis seperti itu. Apakah mereka itu orang-orang malas yang bodoh? Sama sekali bukan. Mereka umumnya S-2. Bahkan lulusan luar negeri. Setidaknya sering ikut pendidikan singkat di negara maju,” jelas Dahlan. “Lalu di mana persoalannya? Mereka itu orang penakut. Khususnya takut melanggar aturan.

”Lho, bukankah Presiden Jokowi sudah habis-habisan mengeluarkan payung hukum tingkat tertinggi?,” sambungnya. “Saya berani bersaksi: belum ada presiden yang seberani Pak Jokowi mengeluarkan keputusan presiden atau pun peraturan presiden. Pun Perppu. Bahkan untuk mengatasi krisis COVID-19 ini Presiden Jokowi sudah mengeluarkan ‘payung sapu jagat’. DPR-pun sudah praktis tutup mata: mengesahkannya.

Meski demikian, Dahlan mengatakan jika hal tersebut justru membuat banyak pejabat di kementerian menjadi lebih berhati-hati, khususnya dalam penyaluran anggaran. Ia berkaca jika selama ini banyak pejabat yang tidak bersalah namun harus masuk jeruji besi karena dinilai melakukan korupsi atau tidak mentaati birokrasi yang ada.

”Tapi sekali lancung sulit kembali. Terlalu banyak kasus orang tidak salah dimasukkan tahanan. Mengerikan. Hanya dengan alasan melanggar peraturan. Korupsi sudah identik dengan melanggar peraturan. Bahkan ada yang hanya karena melanggar prosedur,” tutur Dahlan. “Anak perusahaan BUMN-pun takut. Apalagi di pemerintahan. Padahal status anak perusahaan itu sudah bukan BUMN. Membeli barang yang penting pun tidak bisa. Kalau barang itu belum pernah masuk perencanaan setahun sebelumnya.”

”Lho kan bisa minta persetujuan komisaris atau RUPS-LB? Tidak ada gunanya. Kalau pun ada persetujuan seperti itu akan dianggap rekayasa. Sebegitu dalam ketakutan itu. Apalagi di instansi pemerintah. Lho, kan sudah dipayungi hukum?,” lanjutnya. “Kurang tinggi apa UU. Dalam pelaksanaan di lapangan UU itu bisa dikalahkan dengan UU lain. Termasuk oleh UU yang lebih lama sekali pun. Maka saya biasa-biasa saja melihat presiden marah besar. Mereka tetap lebih takut masuk tahanan daripada dimarahi atasan.”