Terjadi perbedaan data kemiskinan di Indonesia pada antar Kementerian Lembaga (KL). Menurut Kepala Bappenas, kekacauan ini terjadi disebabkan oleh kepala daerah yang memanipulasi data tersebut menjelan Pilkada.
- Nidya Putri
- Kamis, 02 Juli 2020 - 11:44 WIB
WowKeren - Data kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan pemerintahan. Pasalnya, terjadi perbedaan data pada antar Kementerian Lembaga (KL).
hal inilah yang membuat kebijakan yang menyasar masyarakat miskin jadi kurang tepat sasaran. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu penyebab utama kacaunya data kemiskinan adalah kelakuan kepala daerah yang kerap melakukan manipulasi data menjelang Pilkada.
Incumbent yang kembali mencalonkan diri akan membuat angka kemiskinan jadi seolah-olah turun agar terlihat berprestasi. Tapi sebelum itu, sang kepala daerah akan menaikkan dulu angka kemiskinan agar anggaran bantuan sosial (bansos) naik.
“Nah lucunya, kalau mau Pilkada itu turun, di turun-turunkan garis kemiskinan," ujar Suharso Monoarfa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII, Rabu (1/7). "Jadi waktu mau Pilkada garis kemiskinan naik sehingga bansos banyak, tapi ketika terpilih mereka berusaha menurun drastis dan kalau mau dibantu di kami tingkat kemiskinan rendah sebagai prestasi kepala daerah."
Selain manipulasi yang dilakukan kepala daerah, perbedaan data juga muncul karena adanya daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan data secara rutin. "APBN itu sangat dipengaruhi oleh data-data dari daerah, sekali daerah itu tidak melakukan update maka tentu datanya pasti terjadi sesuatu di sana," ungkapnya. "Jadi itu persoalan kita sebenarnya."
Garis kemiskinan di tiap kabupaten dan kota pun berbeda-beda. Ia lantas mencontohkan Kabupaten Bandung yang garis kemiskinan per orang sekitar Rp 345.177 per bulan. Sementara untuk Kota Bandung sekitar Rp 477.488 per orang dalam sebulan.
Diketahui, setidaknya ada 411 kabupaten dan kota yang belum melakukan update data kemiskinan. Sementara itu, tercatat 2 ribu orang yang mendapat bantuan sosial tapi tidak bisa terdeteksi keberadaannya.
(wk/nidy)
