Cucu dari Proklamator Bung Hatta, Gustika Jusuf Hatta tampak meradang dengan keputusan DPR yang menarik RUU PKS dalam Prolegnas 2020 dengan alasan pembahasannya terlalu sulit. Ia bahkan tak segan menyebut DPR tolol.
- Marina Larasati
- Jumat, 03 Juli 2020 - 17:11 WIB
WowKeren - Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) diusulkan dicabut dalam Prolegnas 2020. Padahal, RUU ini sudah mangkrak bertahun-tahun di DPR dan terus didesak publik agar dibahas dan disahkan.
Usulan penarikan RUU PKS ini diajukan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Marwan Dasopang. Menurutnya, pembahasan RUU PKS sulit untuk dilakukan saat ini. "Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit," ujar Marwan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (30/6).
Alasan "agak sulit" ini tak ayal membuat publik meradang. Kritikan pedas diarahkan ke DPR karena dinilai tidak memperjuangkan aspirasi rakyat.
Bahkan, cucu dari Proklamator RI, Bung Hatta atau Mohammad Hatta, yakni Gustika Jusuf Hatta tak segan menyebut DPR tolol. "Pembahasannya 'agak sulit' karena kalian pada tolol. Coba lebih dipelajari agar tidak tolol, pasti tidak akan kesulitan," cuit Gustika lewat akun Twitter-nya pada Selasa (30/6).
Menurut Gustika, kekerasan seksual adalah isu yang amat darurat dalam masyarakat Indonesia saat ini. Gustika kemudian melampirkan beberapa data yang memperlihatkan tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia.
"Survei membuktikan bahwa lebih dari 90 kasus pemerkosaan tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib," tambah Gustika. "Karena tidak ada sistem yang melindungi penyintas. RUU PKS was supposed to be part of the progress."
Gustika mengatakan bahwa RUU PKS ini bertujuan untuk melindungi dan memulihan trauma yang dialami korban kekerasan seksual, baik itu wanita atau pria. "INGAT!! Kekerasan seksual juga bisa terjadi pada laki-laki!! RUU PKS bertujuan melindungi korban, apapun gender mereka," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto mengatakan salah satu alasan RUU PKS ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 adalah karena pro dan kontra yang masih sangat tinggi. Karenanya, hal ini masih perlu digodok ulang.
"Pro dan kontra masih sangat tinggi, bahkan dari judul saja masih belum ketemu. Tapi karena pernah dibahas pada periode lalu dan ada keputusan carry over, maka tetap dimasukkan," kata Yandri, Kamis (2/7) dilansir dari Antara.
(wk/lara)
