Langkah Anies dalam menerjunkan aparat TNI/Polri justru dikritik oleh Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi). Pasalnya, langkah tersebut dinilai akan membuat pembeli khawatir mendatangi pasar.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 03 Juli 2020 - 20:10 WIB
WowKeren - DKI Jakarta diketahui sudah memasuki masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi jilid II. Gubernur DKI Anies Baswedan pun menyatakan akan menerjunkan aparat keamanan, yakni gabungan TNI dan Polri, untuk menjaga lebih dari 300 pasar di masa PSBB Transisi jilid II ini.
Langkah Anies dalam menerjunkan aparat TNI/Polri justru dikritik oleh Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi). Pasalnya, langkah tersebut dinilai akan membuat pembeli khawatir mendatangi pasar.
Menurut Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Ikappi Reyandli Sarijowan, Pemprov DKI seharusnya menyiapkan protokol kesehatan yang lebih efektif dibanding menerjunkan aparat keamanan. "(Penambahan personel TNI dan Polri) menambah kekhawatiran pengunjung untuk datang ke pasar, dan juga membuat psikologis pedagang semakin takut," tutur Reynaldi dilansir CNN Indonesia pada Jumat (3/7).
Selain menerjunkan aparat TNI/Polri, Pemprov DKI juga berencana membatasi jumlah pengunjung pasar. Maksimal 50 persen dari kapasitas pasar.
Reynaldi menilai pembatasan kapasitas pasar tersebut tidak akan berjalan efektif. Pasalnya, tutur Reynaldi, karakteristik masyarakat yang berkunjung ke pasar berbeda- beda.
"Sesungguhnya untuk membatasi pengunjung juga sulit untuk implementasinya," jelas Reynaldi. "Pengunjung itu punya karakter yang tidak hanya berbelanja di satu kios saja, otomatis akan menyebar ke beberapa kios."
Menurut Reynaldi, langkah yang seharusnya diambil adalah menerapkan protokol kesehatan dengan lebih efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Selain itu, Pemprov DKI juga disebut bisa membuat sekal plastik antara pembeli dan pedagang. "Kami mendorong agar diberikan sekat plastik antar- pedagang dan pembeli," tutur Reynaldi.
Meski demikian, Reynaldi memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI yang meniadakan aturan ganjil-genap toko di pasar. Pasalnya, aturan tersebut dirasa tidak efektif sejak awal. "Tentu, sejak awal kami kan mendorong untuk ada langkah strategis, ganjil genap itu opsi terakhir. Terbukti bahwa implementasinya tidak efektif," pungkas Reynaldi.
(wk/Bert)
