Usulan pencopotan Erick Thohir dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini disuarakan oleh Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 98.
- Bertilia Puteri
- Senin, 06 Juli 2020 - 08:42 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo diminta untuk segera mencopot Erick Thohir dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disuarakan oleh Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 98 menyusul beredarnya video sekelompok orang yang mendeklarasikan Erick maju sebagai Calon Presiden di Pemilu 2024 mendatang.
Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, mengakui bahwa maju sebagai Capres atau mendeklarasikan seseorang untuk maju sebagai Capres merupakan hak demokrasi. Hanya saja, tutur Anto, hal tersebut tidak etis dilakukan kala Jokowi dan jajaran Menteri lainnya sibuk bekerja melawan pandemi corona.
"Karena itu, Presiden Jokowi sebaiknya mencopot Erick Thohir. Jangan sampai terjadi konflik interest," tutur Anto dilansir JPNN, Minggu (5/7). "Erick juga bisa lebih fokus mempersiapkan diri, kalau memang benar berniat maju Pilpres 2024."
Selain itu, PPJNA 98 juga khawatir BUMN akan dimanfaatkan untuk kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu. Anto menegaskan bahwa BUMN merupakan perusahaan milik negara dan milik seluruh rakyat Indonesia.
Oleh sebab itu, pengelolaan BUMN harus sepenuhnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. "Apa yang kami sampaikan merupakan kekhawatiran, jangan sampai ada pihak tertentu yang malah memanfaatkan situasi di tengah pandemi COVID-19," jelas Anto.
Sebelumnya, sebuah video yang berisi deklarasi dukungan terhadap Erick Thohir sebagai Capres 2024 beredar di media sosial. Dalam video bertajuk "Viral!! Video Deklarasi Erick Thohir Sebagai Capres 2024" tersebut, seorang ibu dan bapak memberikan testimoni berupa doa agar Erick menjadi Capres 2024. Mereka juga tampak menenteng sembako yang bertuliskan "Letho Peduli Bantuan COVID-19 Erick Thohir Capres 2024".
Di sisi lain, isu reshuffle kabinet kini memang tengah ramai diperbincangkan. Isu ini memanas usai video Presiden Jokowi marah di hadapan para Menterinya beredar.
Teguran yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada 18 Juni 2020 tersebut baru dirilis Istana 10 hari kemudian, yakni pada 28 Juni 2020. Dalam video tersebut, Presiden Jokowi dengan nada tinggi menegur para menteri yang masih bersikap biasa saja di masa krisis seperti sekarang, baik itu akibat pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian.
(wk/Bert)
