FX Hadi Rudyatmo yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Solo mengaku kecewa karena DPP akhirnya memberikan rekomendasi pencalonan kepada Gibran yang notabene putra presiden.
- Elvariza Opita
- Jumat, 24 Juli 2020 - 10:09 WIB
WowKeren - DPP PDI Perjuangan akhirnya memberikan rekomendasi untuk Pilkada 2020 kepada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran pun dipasangkan dengan Ketua DPRD Solo, Teguh Prakosa, yang sebelumnya hendak mendampingi Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo di Pilkada 2020.
Keputusan ini tak pelak menimbulkan kekecewaan, salah satunya dirasakan oleh Walkot Solo, FX Hadi Rudyatmo. Rudy yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Solo itu mengaku kecewa karena nama paslon Purnomo-Teguh muncul dari hasil penjaringan tertutup dari anak ranting, ranting, dan anak cabang. Sedangkan diketahui Gibran "menikung" untuk bisa maju sebagai calon wali kota.
"Semua kalau mau ditanya dengan adanya kayak begini ini dari DPC, anak cabang, ranting, dan anak ranting, ya, tetap kecewa," ujar Rudy di Solo, Kamis (23/7). "Karena, pencalonan Purnomo-Teguh sudah menjalankan aturan partai."
Hanya saja Rudy memutuskan untuk move on, menyebut bahwa keputusan sudah dibuat dan sebagai kader ia wajib mengikuti. Perjuangan untuk mengantarkan Gibran-Teguh ke kursi Solo 1 dan 2 harus tetap dilakukan sesuai amanat partai.
Kekecewaan atas majunya Gibran sebagai calon Solo 1 pun turut dirasakan oleh para mahasiswa. Bahkan dalam aksi Kamisan yang digelar kemarin, mereka menggugat praktik politik dinasti dengan mulusnya langkah Gibran di kancah politik.
Isu ini diangkat dalam aksi Kamisan yang digelar di Lingkar Gladag, Solo. Mereka menilai Gibran tak memiliki rekam jejak politik, serta statusnya sebagai putra sulung sang kepala negara menjadi persoalan tersendiri.
"Ini jelas menjadi ancaman bagi demokrasi. Tidak hanya di Solo tapi secara nasional juga," kata Laras, salah satu peserta aksi Kamisan yang diikuti oleh sekitar 50 mahasiswa itu.
Mereka menilai ada kejanggalan dalam pemberian rekomendasi tersebut. Seperti karena status Gibran sebagai putra Jokowi, sampai sang presiden yang memanggil Purnomo tepat sehari sebelum PDIP mengumumkan rekomendasinya.
Padahal semestinya di era reformasi tak ada lagi bibit-bibit dinasti politik seperti itu. Pasalnya praktik semacam itu dapat menyebabkan calon-calon potensial, baik yang terganjal oleh "hubungan kekeluargaan" hingga aturan ambang batas Pemilu jadi terdepak.
"Akhirnya hanya mereka yang punya hubungan dengan kekuasaan dan pemodal yang bisa berpolitik," tutur Laras, dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (24/7). "Sangat tidak mungkin menandingi Gibran. Purnomo yang sudah mendapat dukungan dari akar rumput PDIP Solo saja harus kalah dengan relasi kuasa."
(wk/elva)
