Pemerintah Diminta Gratiskan Vaksin COVID-19 untuk Warga Kurang Mampu
Nasional
Vaksin COVID-19

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marwan Jafar menilai jika BUMN sebagai milik pemerintah harus lebih mengutamakan kemanusiaan di atas keuntungan ekonomi.

WowKeren - Uji klinis tahap III vaksin Sinovac akan dimulai pertengahan bulan ini. Nantinya ketika vaksin sudah diproduksi, pemerintah diharapkan bisa memberikannya secara gratis, terutama bagi masyarakat miskin.

"Kalau vaksin itu sudah ditemukan maka saya fokusnya agar vaksin ini digratiskan," kata anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Marwan Jafar, Kamis (6/8). "Vaksin itu harus digratiskan kepada rakyat yang tidak mampu atau kurang beruntung secara ekonomi."

Pengadaan vaksin sendiri ditangani oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga menurut Marwan, anggaran yang disediakan sangat cukup untuk menggratiskan vaksin COVID-19 kepada masyarakat yang kurang mampu.

Ia menilai jika BUMN sebagai milik pemerintah harus lebih mengutamakan kemanusiaan di atas alasan ekonomi atau mengeruk keuntungan. Terlebih lagi masalah COVID-19 ini sudah menjadi persoalan nasional.


"BUMN ini kan punya fungsi sosial, karena yang terpenting itu adalah sisi kemanusiaan," lanjut Marwan. "Karena BUMN itu di samping profit juga ada fungsi sosial."

Marwan yang juga merupakan politikus PKB juga mengingatkan agar vaksin tersebut dibuat dengan mengedepankan unsur kehati-hatian. "Pembuatan vaksin ini barus hati-hati betul, jadi harus diteliti betul, jangan sampai vaksin itu menambah persoalan baru," ujar dia.

Vaksin Sinovac merupakan kandidat yang telah dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal Tiongkok. Uji klinis tahap III kandidat vaksin ini dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia.

PT Bio Farma menargetkan produksi vaksin ini akan bisa dimulai pada Januari 2021, setelah melalui tahap uji klinis tersebut. Selain berupaya untuk mendapatkan izin edar BPOM, Bio Farma juga menjalin komunikasi dengan Komisi Fatwa MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI untuk mengkaji kehalalan vaksin tersebut.

"Kami concern terhadap aspek kehalalan ini," kata Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir, Kamis (6/8). "Sehingga dalam riset dan pengembangan vaksin akan mengutamakan penggunaan bahan-bahan yang non-animal origin."

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts