WHO Desak Dunia Hindari 'Nasionalisme Vaksin' Corona, Apa Itu?
Getty Images
Dunia
Vaksin COVID-19

Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kembali mendorong setiap negara untuk bersatu melawan COVID-19. Termasuk dengan menghindari praktik nasionalisme dan monopoli vaksin.

WowKeren - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ikut menyoroti soal pengembangan vaksin COVID-19 yang sedang dilakukan di beberapa negara. Dan secara spesifik, WHO meminta agar tidak ada nasionalisme vaksin, alias vaksin itu tidak diklaim penggunaannya oleh suatu negara tertentu.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mendorong negara-negara untuk aktif berbagi vaksin demi mempercepat pemulihan pandemi COVID-19. "Berbagi vaksin atau berbagi alat lain sebenarnya membantu dunia pulih bersama. Pemulihan ekonomi bisa lebih cepat dan kerusakan akibat COVID-19 bisa berkurang," tegas Tedros, dilansir Channel News Asia pada Jumat (7/8).

Tedros tak menampik pandemi COVID-19 mendorong setiap negara untuk berusaha semaksimal mungkin, termasuk dari segi bidang kesehatan. Namun sayangnya ada beberapa negara yang justru berusaha memonopoli dengan membeli sebanyak mungkin vaksin lebih awal.

Sebab bagi Tedros, pandemi COVID-19 merupakan darurat kesehatan terbesar sejak awal abad ke-20. Namun sayangnya diimbangi dengan persaingan tak sehat di tingkat internasional, terutama untuk mendapatkan vaksin atau obat penyembuhnya.


"(Padahal) kita harus memanfaatkan momen ini untuk bersatu dalam persatuan nasional dan solidaritas global untuk mengendalikan COVID-19," tegas Tedros. Sebab dunia masih tetap tidak aman kecuali semua negara berhasil mengendalikan COVID-19.

Diketahui saat ini memang ada beberapa negara yang sudah memesan lebih awal sejumlah besar vaksin COVID-19. Seperti misalnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sudah meneken kontrak untuk membeli vaksin yang sedang dikembangkan Johnson & Johnson.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Program Kesehatan Darurat WHO, Michael Ryan, ikut memberikan tanggapan terkait vaksin Rusia. Ryan kembali menegaskan vaksin, yang diproduksi negara manapun, harus melalui tahap uji yang ketat demi memastikan keamanan dan efektivitasnya.

Pihak berwenang yang mengembangkan vaksin itu harus bisa mendemonstrasikan kemanjuran vaksin yang dikembangkan. Termasuk mengujinya secara klinis kepada relawan.

Di sisi lain, berbagai negara terus berlomba-lomba mengembangkan vaksin COVID-19. Termasuk Tiongkok yang sudah bekerja sama dengan Indonesia dan akan menjalani uji klinis fase III di Bandung, Jawa Barat mulai Selasa (11/8) mendatang.

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts