Pemprov DKI Jakarta bersikeras mengadakan toa peringatan banjir senilai Rp 4 miliar lebih. Kekinian Anies Baswedan malah mengkriitk habis-habisan pengadaan toa itu.
- Elvariza Opita
- Sabtu, 08 Agustus 2020 - 20:25 WIB
WowKeren - "Ledakan" kasus positif COVID-19 bukan satu-satunya masalah yang harus dan akan dihadapi DKI Jakarta. Memasuki musim hujan, Ibu Kota jelas harus bersiap-siap dengan munculnya banjir yang sudah menjadi masalah tahunan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun sudah mengadakan peralatan sebagai early warning system (EWS), salah satunya toa atau pelantang suara bernilai Rp 4 miliar. Sempat dikritik namun "tak diindahkan", kini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah balik mengkritik pengadaan alat tersebut.
Dalam rapat pengendalian banjir pada Kamis (6/8) kemarin, Anies menilai toa bukanlah bentuk dari sistem peringatan dini atau EWS. Semestinya jajarannya lebih siap dalam mengantisipasi titik-titik banjir alih-alih "bergantung" pada toa yang menghabiskan dana sampai Rp 4 miliar tersebut.
"Ini bukan early warning system, ini toa, ini toa. This is not a system," jelas Anies dalam video rapat yang ikut melibatkan sejumlah para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SPKD). "Sistem itu kira-kira begini, kejadian air di Katulampa sekian, keluarlah operasionalnya."
"Dari Dishub, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol (PP), seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya risiko. Jadi sebelum kejadian kita sudah siap," imbuh Anies, dilansir dari Kompas pada Sabtu (8/8).
Lebih lanjut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun menegaskan DKI Jakarta harus benar-benar membuat sistem peringatan dini banjir. Kembali setelahnya Anies mengkritik lagi pengadaan toa yang menurutnya tidak sesuai dengan bagaimana aspek kebencanaan banjir.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta bercermin pada Jepang yang menggunakan toa sebagai alarming system ketika ada tsunami. Penggunaan toa jadi maksimal karena tsunami merupakan bencana dengan rentang waktu singkat, berbeda dengan banjir.
Oleh karenanya Anies meminta agar toa semacam ini tak lagi diadakan oleh Pemprov DKI. Ia mengimbau agar alarming system banjir kembali menggunakan WhatsApp atau sarana pengeras suara lain.
Anies pun menilai toa tidak relevan, malah banyak yang rusak, ketika banjir menerjang. "Coba BPBD dicek, berapa alat yang enggak berfungsi banjir kemarin? Itu banyak yang tidak bertugas pada saat banjir," jelas Anies.
Padahal, sebagai pengingat, ketika toa berharga fantastis ini dikritik, Anies menegaskan alarming system lewat WhatsApp tidak efektif karena biasanya banjir terjadi pada malam atau dini hari. Kala itu kebanyakan warga sudah tidur sehingga tidak menerima peringatan dari pemerintah.
(wk/elva)
