Fadli Zon Soroti Uji Coba Vaksin Corona Dari Tiongkok: Harusnya Pakai Punya 'Merah Putih'
Instagram/fadlizon
Nasional
Vaksin COVID-19

Fadli Zon menyoroti uji klinis fase III vaksin virus corona asal Tiongkok yang dilakukan di Indonesia. Ia mempertanyakan mengapa tidak memakai vaksin ‘Merah Putih’.

WowKeren - Indonesia saat ini tengah bersiap melaksanakan uji klinis fase III vaksin virus corona (COVID-19) asal perusahaan bioteknologi Tiongkok, Sinovac. Namun, uji coba ini rupanya mengundang sorotan bermuatan kritik dari politisi Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli Zon mempertanyakan mengapa vaksin COVID-19 harus berasal dari luar negeri. Menurutnya, lebih baik jika vaksin virus corona dibuat dan diproduksi dalam negeri ketimbang mengandalkan negara lainnya.

Ketidaksetujuan Fadli terhadap vaksin yang berasal dari negara lain ini disampaikan melalui media sosialnya. Ia menyatakan sependapat dengan kritikan yang dilontarkan oleh mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dipo Alam.

Dipo mengkritik pemerintah yang seolah menjadikan Indonesia sebagai kelinci percobaan atas pengujian vaksin Sinovac dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Fadli yang menyetujui kritikan tersebut menambahkan sudah sepatutnya pemerintah serta masyarakat percaya dengan produk dalam negeri, salah satunya adalah vaksin.


”Setuju, harusnya kita percaya produksi vaksin dari dalam negeri,” ungkap Fadli seperti dilansir dari Suara, Senin (10/8). “Yaitu vaksin ‘Merah Putih’

Indonesia sendiri sebenarnya juga telah mengembangkan vaksin virus corona. Vaksin COVID-19 dalam negeri tersebut masih dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman yang bekerja sama dengan Biofarma, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sebelumnya, hal serupa juga sempat diutarakan oleh LBM Eijkman. Kepala LBM Eijkman, Profesor Amin Soebandrio menilai bahwa Indonesia harus menunjukkan kedaulatan dengan menciptakan vaksin virus corona dari hasil penelitian sendiri dengan sampel virus dari pasien di Tanah Air.

”Kita harus memiliki kedaulatan vaksin,” tegas Amin dalam Seminar PPRA LX Lemhannas RI di Jakarta, Selasa (21/7) lalu. “Sama seperti kita sebetulnya harus memiliki juga kedaulatan diagnostik dan dan sebagainya.”

”Nah 70 persen dari 260 juta itu jumlahnya 170 juta. Kalau satu orang harus divaksinisasi dua kali, kita membutuhkan 350 juta dosis,” sambungnya. “Kalau kita harus beli (vaksin dari luar negeri), harga vaksin normalnya 1 dolar per dosis, tapi kalau harga pandemi itu jadi 10 dolar.”

(wk/lian)

You can share this post!

Related Posts