Pidato Presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR RI yang digelar jumat (14/8) mendapatkan kritikan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pihak Istana Kepresidenan pun buka suara menanggapi hal tersebut.
- Nidya Putri
- Sabtu, 15 Agustus 2020 - 12:51 WIB
WowKeren - Sidang tahunan MPR RI kembali digelar pada Jumat (14/8). Pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraannya sebanyak dua kali. Dalam pidatonya tersebut, Jokowi menyampaikan sejumlah poin, salah satunya soal rencana besar Indonesia di usia ke-75 tahun.
Namun, pidato Jokowi tersebut rupanya menuai kritikan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS menilai pidato Jokowi soal membajak momentum krisis untuk melakukan lompatan besar itu sulit dilakukan pada saat ini.
"Pandangan saya, jangankan melompat, berjalan pun kita susah kalau tidak ada perubahan fundamental. Mulai dari line up kabinet, mulai penajaman anggaran," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). "UMKM kita jangankan suruh lari sekarang, siuman dari pingsannya saja berat."
Menurut Mardani, banyak sektor yang harus diperbaiki, di antaranya sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Ia melanjutkan jika rakyat saat ini tengah menunggu aksi nyata dari pidato Jokowi tersebut.
"Karena itu, bicara mudah. Aksi yang ditunggu oleh kita semua," tegasnya. "Aksi itu jelas, 1, 2, 3 hari ke depan ini apa aksi Pak Jokowi dari pidato yang, dalam tanda kutip, bagus pidatonya."
Menanggapi kritikan tersebut, pihak Istana Kepresidenan pun buka suara. "'Bajak' momentum krisis untuk melakukan lompatan kemajuan: reformasi di segala sektor dan pembenahan diri secara fundamental, reformasi fundamental itulah strategi kita di masa krisis ini, meraih kemajuan di segala bidang, dan mencegah resesi di bidang perekonomian lalu mempercepat pertumbuhan ekonomi pada 2021 dengan perkiraan 4,5-5,5 persen," ujar juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8).
Fadjroel mengatakan Jokowi mengingatkan krisis akibat pandemi virus Corona harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan transformasi. Untuk itu, pola pikir dan etos kerja bangsa Indonesia harus berubah.
"Pola pikir dan etos kerja bangsa Indonesia harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan," pungkasnya. "Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan untuk transformasi kemajuan bangsa."
(wk/nidy)
