Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mempertimbangkan opsi 'rem darurat' alias penyetopan PSBB transisi karena penularan COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan. Opsi ini pun menjadi pro-kontra di masyarakat.
- Elvariza Opita
- Rabu, 19 Agustus 2020 - 10:46 WIB
WowKeren - DKI Jakarta saat ini sudah mencatatkan lebih dari 30 ribu kasus positif COVID-19, menjadikannya provinsi dengan jumlah pasien terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat untuk menarik "rem darurat" yakni menyetop pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
Dengan demikian warga Ibu Kota akan kembali "dipaksa" untuk memperbanyak aktivitas dari rumah karena kembali ke era PSBB. Kendati kebijakan ini masih dikaji oleh pemerintah setempat, sudah banyak warga DKI yang menyuarakan pendapatnya terkait rencana tersebut.
Seperti misalnya Supri (36), seorang mitra pengemudi ojek online yang menilai penerapan kembali PSBB secara utuh akan memberatkan pekerjaannya. Sebab ketika PSBB berlangsung penuh, ia nyaris tak mendapatkan penghasilan karena tidak ada penumpang.
"Kalau saya pastinya keberatan," ungkap Supri terang-terangan. "Tidak bisa dapat penumpang, kalaupun antar makanan itu kan cuma sedikit, jadi berebutan dengan driver lain."
Atau ada pendapat lain dari Mariyati (68), seorang lansia pedagang sayuran di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Jika PSBB transisi dihentikan, yang otomatis mengurangi jumlah pembeli di pasar, maka pemerintah harus menjamin kebutuhan orang-orang terdampak sepertinya. Apalagi selama ini bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah sulit untuk diakses serta tidak mencukupi kebutuhannya.
"Saya sangat keberatan. Yang pertama, saya enggak bisa cari makan," terang Mariyati, dilansir dari Tempo, Rabu (19/8). "Yang kedua, pemerintah harus menjamin. Saya kan lansia, kebutuhan kita kan bukan cuma beras."
Namun tak semua warga Ibu Kota menolak kebijakan tersebut. Beberapa pegawai kantoran mengaku tak masalah bila harus kembali bekerja dari rumah ketimbang sangat berisiko tertular COVID-19 dalam perjalanan maupun ketika di kantor.
Kebijakan rem darurat atau emergency brake lewat penyetopan PSBB transisi memang menjadi jurus pamungkas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menghadapi wabah COVID-19. Kebijakan ini dipertimbangkan apabila tingkat penularan COVID-19 berada dalam tingkatan yang membahayakan.
Saat ini sejumlah pihak menilai DKI Jakarta memang sudah kritis. Hal ini didasarkan pada rasio kepositifan atau positivity rate Corona di Jakarta meningkat dari sekitar 5 persen menjadi hampir 10 persen hanya dalam rentang waktu 3 pekan.
(wk/elva)
