Saat Kepala BPOM Penny Lukito berkunjung, sudah ada 15.000 peserta yang mengikuti uji klinis vaksin itu. Sedangkan targetnya adalah 22.000 peserta dari 119 kebangsaan
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 02 September 2020 - 08:22 WIB
WowKeren - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito bertolak ke Abu Dhabi pada akhir Agustus belum lama ini. Dari kunjungan tersebut, ia mendapati jika vaksin kerjasama antara Uni Emirat Arab (UEA), Tiongkok, dan Indonesia, telah bersertifikat halal.
Sertifikat halal ini didapatkan oleh kandidat vaksin setelah melalui uji klinis fase satu dan dua. Selain itu, hasil uji klinis kedua fase itu juga telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari Regulator Pengawas Obat Republik Rakyat Tiongkok (RRT), National Medicines Products Administration (NMPA) pada Juli 2020.
Untuk memastikan uji klinis dijalankan sesuai ketentuan, Penny juga melakukan peninjauan langsung ke klinik vaksin COVID-19 di Vaccine Testing Centre. Nantinya vaksin tersebut tak cukup jika hanya berkhasiat namun juga harus aman.
"Kami meninjau langsung pelaksanaan uji klinik vaksin COVID-19 di Vaccine Testing Centre," kata Penny dalam siaran pers, Selasa (1/9). "Hal ini dilakukan untuk memastikan uji klinik tersebut dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan untuk mendukung data keamanan dan khasiat vaksin tersebut."
Saat dirinya berkunjung, sudah ada 15.000 peserta yang mengikuti uji klinis vaksin itu. Sedangkan targetnya adalah 22.000 peserta dari 119 kebangsaan. Uji klinis ini turut melibatkan lebih dari 100 dokter dan tenaga farmasi dan 1.000 perawat.
Dalam kunjungan itu, Kepala BPOM juga meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Regulator Pengawasan Obat UEA, Amin Hussain Al Amiri. Hal ini bertujuan untuk mengawal proses regulasi di bidang obat dan vaksin.
Sebelum kunjungan Penny ke Abu Dhabi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sempat bertolak ke Tiongkok dan UEA pada 19-21 Agustus lalu. Dari kunjungan tersebut, UEA berkomitmen untuk menyiapkan 10 juta dosis vaksin untuk Indonesia.
Sementara itu, pemerintah berencana akan menyediakan vaksin melalui dua opsi. Opsi yang pertama adalah imunisasi massal secara gratis dan yang kedua adalah imunisasi vaksin berbayar.
(wk/zodi)
