Tentu saja, jika rem darurat ini ditarik maka sektor ekonomi akan ikut terdampak. Pasalnya, aktivitas warga juga akan menjadi lebih terbatas sehingga memerlukan kesiapan semua pihak.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 03 September 2020 - 09:44 WIB
WowKeren - Penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia kian hari kian mengkhawatirkan. Selama beberapa hari terakhir penambahan kasus COVID-19 kian pesat.
Oleh sebab itu, pemerintah dinilai harus segera menyiapkan rem darurat. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman.
Seperti diketahui, kasus corona sempat bertambah lebih dari 3 ribu kasus baru dalam 3 hari berturut-turut. Dicky menilai kondisi penularan COVID-19 sangat rawan terjadi di Pulau Jawa.
"Harus disiapkan dari sekarang karena kita ada potensi memerlukan rem itu (PSBB) dalam waktu dekat," kata Dicky dilansir CNN Indonesia, Kamis (3/9). "Khususnya Pulau Jawa yang dalam kondisi sangat rawan."
Rem darurat yang dimaksud, salah satunya bisa dilakukan dengan cara menggelar tes massal. Sebab jika mengacu pada ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah tes mingguan Indonesia masih jauh di bawah yang direkomendasikan oleh WHO.
WHO menyebut idealnya, tes dilakukan pada 1 dari 1.000 populasi penduduk pada suatu daerah setiap minggunya. Jika mengacu pada ketentuan ini maka seharusnya Indonesia melakukan tes sebanyak 267.000 dalam satu pekan. Sedangkan di Indonesia, dalam seminggu per satu juta penduduk hanya mampu melakukan 125.434 tes, atau 46 persen dari target WHO.
Selain itu, pelacakan juga harus ditingkatkan. Hal ini untuk memungkinkan agar kasus-kasus baru akan lekas diketahui.
Tentu saja, jika rem darurat ini ditarik maka sektor ekonomi akan ikut terdampak. Pasalnya, aktivitas warga juga akan menjadi lebih terbatas. "Rem ini (PSBB) punya konsekuensi secara sosial-ekonomi, juga memerlukan kesiapan semua stakeholder," ujarnya menambahkan.
Jika rem darurat ini tidak segera ditarik maka dikhawatirkan akan timbul lebih banyak korban jiwa. Sebab, percuma saja jika tes masif dilakukan namun tidak ada pembatasan kegiatan warga.
"Memutus rantai penularan itu hanya bisa dengan peningkatan case finding dan penelusuran kontak dan isolation," ujar Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Hariadi Wibisono. "Tanpa itu kita hanya tambal sulam."
(wk/zodi)
