Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dikabarkan telah mengajukan proposal untuk mendapat utang luar negeri sebesar USD 20 miliar atau sekitar Rp 296 triliun untuk periode lima tahun 2020-2024.
- Nidya Putri
- Senin, 07 September 2020 - 10:00 WIB
WowKeren - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dikabarkan mengajukan proposal untuk mendapat utang luar negeri sebesar USD 20 miliar atau sekitar Rp 296 triliun. Utang yang besar tersebut dijadwalkan untuk periode lima tahun yakni 2020-2024.
"Proposal tersebut telah dikirim ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pada 13 Juli 2020," tulis media Janes.com yang mengaku menerima salinan surat tersebut pada awal September 2020..
Dalam dokumen tersebut, Janes.com menyebutkan utang luar negeri itu akan digunakan untuk mendanai pengadaan alutsista tiga matra TNI, yakni TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Yang paling membutuhkan anggaran besar adalah pembelian 24 unit jet tempur F16V buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat (AS). Sedangkan untuk TNI AL adalah pengadaan kapal fregat sekelas SIGMA 10514.
Sementara itu, pemerintah telah memangkas anggaran belanja Kemenhan pada 2020 dari Rp 131 triliun menjadi Rp 122 triliun. Pemangkasan anggaran Rp 9 triliun itu dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19.
Namun, dibandingkan dengan pemangkasan anggaran di kementerian lain, pemangkasan anggaran Kemenhan dinilai lebih kecil. Bahkan dalam nota keuangan dan pengantar RAPBN 2021, yang disampaikan Presiden Jokowi saat pidato di parlemen, Jumat (14/8) lalu, anggaran Kemenhan pada 2021 diusulkan naik lagi jadi Rp 136,9 triliun.
Sebelumnya, Korea Selatan melaporkan bahwa RI gagal membayar sekitar 500 miliar won atau Rp 6,2 triliun yang seharusnya dibayar pada akhir Agustus lalu untuk proyek gabungan KF-X dalam upaya pengadaan pesawat untuk angkatan udaranya dan untuk memajukan industri kedirgantaraan. Meski begitu, pejabat Korsel memahami permasalahan itu, dan menyebutkan bahwa Indonesia sudah membayar sebesar 227,2 miliar won atau sekitar Rp 2,8 triliun.
(wk/nidy)
