Jakarta bisa dibilang merupakan pusat kegiatan perekonomian sehingga mobilitas masyarakat di wilayah ini sangat tinggi. Pembatasan hanya untuk satu wilayah saja dirasa tidak cukup
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 12 September 2020 - 17:18 WIB
WowKeren - Rencana pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta menuai sorotan. Tak sedikit pihak yang meragukan jika langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu sudah tepat.
Seperti diketahui, kasus corona di Jakarta terus mengalami lonjakan sejak Agustus lalu. Jika kondisi ini tidak segera mendapat penanganan khusus maka diperkirakan akan membawa pada kolapsnya rumah sakit rujukan di ibu kota.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Agus Pambagio ikut menanggapi kebijakan ini. Pada dasarnya, ia mendukung langkah menerapkan PSBB total di Jakarta namun ia tak sepenuhnya yakin jika hal ini mampu menekan angka kasus COVID-19 secara drastis.
"Saya agak ragu (PSBB) di Jakarta bisa turunkan kasus corona secara drastis)," kata dia dalam sebuah diskusi seperti dilansir Kumparan, Sabtu (12/9). "Kecuali seluruh Jawa kita lakukan PSBB."
Jakarta sendiri bisa dibilang telah menjadi pusat bagi kegiatan perekonomian sehingga tak heran jika mobilitas masyarakat di wilayah ini sangat tinggi. Pembatasan hanya untuk satu wilayah saja tentu tidak cukup. "Kalau tidak berhasil kita cari plan lagi. Tidak bisa hanya satu daerah saja, apalagi Jabodetabek," ucapnya.
Tentu saja, PSBB total memang bukan langkah yang mudah untuk diambil. Pasalnya, kebijakan ini memiliki konsekuensi yang besar. Sangat penting bagi daerah yang akan menerapkan PSBB, untuk memastikan wilayahnya mampu mendapatkan pasokan yang cukup untuk kelangsungan hidup masyarakatnya.
"Industrial harus berhenti. Kalau ada penambahan biaya harus dibayar negara," ujarnya. "Contoh listrik bertambah ya harus dibayar, karena kalau daerah saja enggak bisa membiayai."
Menurut Agus, melonjaknya kasus corona tak lepas dari keputusan pemerintah yang terkesan terlalu memaksakan untuk membuka perekonomian. Sedangkan di lain sisi, kasus COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda menurun.
Hal ini kemudian diperparah dengan tidak kompaknya pemerintah daerah dengan pusat. "Sekarang kemudian (Anies) dihajar habis-habisan sama kabinet. Harusnya kan saling mendukung. Kalau saling menyalahkan ini bagaimana masyarakat?" tegasnya.
(wk/zodi)
