Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berhasil memastikan kedisiplinan saat penerapan PSBB jilid pertama.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 12 September 2020 - 19:10 WIB
WowKeren - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengkritik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat. PSBB ini sejatinya akan dimulai pada Senin (14/9).
Gembong menduga ada motif politik dibalik kebijakan tersebut. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum jika penerapan PSBB memiliki konsekuensi yang besar terutama pada kondisi masyarakat.
"Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (12/9).
Alih-alih PSBB ketat, jauh lebih baik jika Anies mengupayakan agar masyarakat bisa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Menurut Gembong, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berhasil memastikan kedisiplinan saat penerapan PSBB jilid pertama.
"Selama ini belum tampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta," imbuhnya. Sehingga menerapkan kembali PSBB dinilai tidak akan membawa dampak yang begitu signifikan dalam menekan kasus corona.
Lebih jauh, ia menyoroti pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar Rp 1,449 triliun. "Tidak salah jika kami mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar Rp 1,449 triliun yang dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instant," jelasnya.
Menurutnya, kebijakan PSBB yang ketat di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara 'pencegahan COVID-19 dan ekonomi' lebih mencerminkan sisi Anies sebagai seorang politisi. "Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain dibalik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," tegasnya.
Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Agus Pambagio, tak sepenuhnya yakin jika hal ini mampu menekan angka kasus COVID-19 secara drastis. "Saya agak ragu (PSBB) di Jakarta bisa turunkan kasus corona secara drastis). Kecuali seluruh Jawa kita lakukan PSBB," kata dia seperti dilansir Kumparan, Sabtu (12/9).
(wk/zodi)
