Keputusan Anies Baswedan untuk menerapkan PSBB ketat menuai polemik. Sekjen PPP Arsul Sani melihat kontroversi ini sebagai cermin dari buruknya komunikasi antar pusat dan daerah.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 14 September 2020 - 13:05 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait tata kata pengumuman PSBB. Menurutnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok disebabkan karena Anies mengumumkan PSBB kembali tahap awal.
"Sebenarnya cuma kata istilah PSBB total seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan," kata Mahfud, Sabtu (12/9). "Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu."
Hal ini pun lantas menimbulkan tanya terkait komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah yang kurang harmonis. Sekjen PPP Arsul Sani melihat kontroversi PSBB DKI sebagai cermin dari buruknya komunikasi antar pusat dan daerah.
"PPP melihat kontroversi PSBB yang baru ini sebagai cermin buruknya pola komunikasi dua arah," kata Arsul, Senin (14/9). "Antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta yang terus berulang."
Ia pun menegaskan jika PPP tidak memihak kepada salah satu pihak terkait polemik ini. Namun, ia menyarankan agar Anies bisa memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah pusat.
"PPP melihat lebih penting baik bagi Gubernur DKI maupun pejabat pemerintah pusat untuk memperbaiki pola komunikasi dalam proses pengambilan keputusan," kata Arsul melanjutkan. "Yang menyangkut kepentingan rakyat terkait pandemi COVID-19 ini."
Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai setiap pejabat publik perlu memiliki strategi komunikasi yang baik. Sehingga sebelum sebuah pengumuman disampaikan ke masyarakat, terlebih dahulu sudah dibahas di antara para pemangku kepentingan.
"Setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat," kata Eddy, Senin. "Informasi yang benar, dan informasi yang bisa diterima secara baik oleh publik."
Ia pun menyarankan agar pejabat publik tidak mengeluarkan pernyataan yang justru bisa membuat publik bingung. "Nah ini saya kira mungkin kepada strategi komunikasi secara internal dibahas secara baik-baik, secara eksternal memberikan kepastian dan kejelasan. Jangan memberikan berdampak kebingungan, apalagi kepanikan," imbuhnya.
(wk/zodi)
