Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, menilai saat ini Liga Arab telah bungkam atas pelanggaran mencolok terhadap resolusinya sendiri, menyusul normalisasi antara UEA-Bahrain dengan Israel.
- Luthfiatun Nisa
- Rabu, 16 September 2020 - 11:45 WIB
WowKeren - Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, mengatakan bahwa negaranya akan keluar dari Liga Arab, menyusul acara seremonial penandatanganan perjanjian normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain. Acara tersebut dilakukan di Gedung Putih, Amerika Serikat, pada Selasa (15/9) waktu setempat.
Shtayyeh mengatakan, penandatanganan itu akan tercatat sebagai hari kelam dalam sejarah bangsa Arab. "Hari ini akan ditambahkan ke kalender penderitaan Palestina dan kalender kekalahan Arab," katanya.
Ia mengatakan kalau saat ini kabinetnya tengah mempertimbangkan untuk merekomendasikan agar Presiden Palestina Mahmoud Abbas merevisi hubungan dengan Liga Arab. Menurut dia, Liga Arab telah bungkam atas pelanggaran mencolok terhadap resolusinya sendiri.
Shtayyeh memandang Liga Arab saat ini sebagai simbol ketidakmampuan Arab. "Normalisasi Arab dengan Israel ini berbahaya bagi martabat Arab. Inisiatif Perdamaian Arab akan dibunuh. Solidaritas Arab akan mati," ujarnya menambahkan.
Pendirian Liga Arab diinisiasi enam negara, yakni Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Saudi, dan Suriah pada 1945. Saat ini, organisasi itu beranggotakan 22 negara di Timur Tengah dan Afrika, termasuk Palestina.
Inisiatif Perdamaian Arab mensyaratkan normalisasi negara-negara Arab dengan Israel dengan ketentuan setelah pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Palestina menuduh UEA dan Bahrain bertindak melanggar ketentuan Inisiatif Perdamaian Arab tersebut karena nyatanya hingga saat ini Palestina belum merdeka dan Yerusalem justru diklaim sepenuhnya milik Israel.
Sebagai informasi tambahan, Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain resmi menormalisasi hubungan mereka dengan menandatangani perjanjian Abraham Accords di Gedung Putih, Washington D.C., Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump menyatakan perjanjian ini bakal mengubah alur sejarah.
Perjanjian itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Bahrain serta Menteri Luar Negeri UEA. Seremoni dilaksanakan di halaman Gedung Putih dan dihadiri ratusan orang, namun tidak ada jabat tangan karena kekhawatiran penularan COVID-19.
"Setelah beberapa dekade perpecahan dan konflik, kami menandai era baru Timur Tengah. Kami di sini, siang ini untuk mengubah arah sejarah," kata Trump.
Trump juga mengatakan perjanjian itu akan menjadi dasar perdamaian komprehensif di Timur Tengah. Presiden dari Partai Republik itu juga mengatakan bahwa perjanjian damai antara Israel, UEA, dan Bahrain itu akan mengakhiri konflik dan perpecahan di kawasan Timur Tengah.
Sementara Netanyahu menyebut hari itu sebagai poros sejarah. "Ini menandai era baru perdamaian. Pada akhirnya ini bisa mengakhiri konflik Arab-Israel untuk selamanya," ujar Netanyahu.
Menteri Luar Negeri UEA, Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, mengatakan berterima kasih karena pada Israel karena memilih perdamaian dan menghentikan perebutan paksa wilayah Palestina. "Saya berdiri di sini hari ini untuk mengulurkan tangan perdamaian dan menerima tangan perdamaian," katanya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Alzayani, menggambarkan perjanjian itu sebagai langkah awal untuk membangun perdamaian yang lebih besar di kawasan.
"Sekarang adalah kewajiban kita untuk bekerja secara aktif untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan abadi yang layak diterima rakyat kita. Solusi dua negara yang adil, komprehensif dan abadi untuk konflik Palestina-Israel akan menjadi fondasi, landasan perdamaian seperti itu," ujarnya.
Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994, dan UEA pada Agustus 2020.
Selain UEA dan Bahrain, negara lain yang diyakini bakal berdamai dengan Israel adalah Arab Saudi. Trump dalam sesi wawancara jelang penandatanganan perjanjian menyebut setidaknya lima atau enam negara akan mengikuti UEA dan Bahrain.
(wk/luth)
