Sebanyak tiga puluh orang buruh sempat berunding dengan manajemen untuk menuntut kenaikan upah dan uang lembur namun justru mereka di-PHK secara sepihak.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 16 September 2020 - 14:54 WIB
WowKeren - Puluhan petugas sekuriti menggelar aksi unjuk rasa di pemakaman super mewah San Diego Hills, Karawang Jawa Barat, Rabu (16/9). Mereka mengaku selama ini hanya digaji di bawah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).
Mantan petugas sekuriti pemakaman San Diego Hills Karawang, Ahmad Nur Komar, menegaskan jika sekuriti hanya diupah sebesar Rp 2,6 juta. Jumlah ini jauh lebih rendah dari UMK Karawang yang mencapai Rp 4,5 juta.
"Kami hanya diupah Rp 2 juta 600 ribu per bulan, di bawah upah minimum kabupaten," kata Ahmad seperti dilansir detikcom, Rabu (16/9). "Padahal UMK Karawang mencapai Rp 4,5 juta."
Selain itu, sebanyak 30 orang buruh bahkan belum mendapat upah lembur mereka sejak 2012. 30 orang buruh sempat berunding dengan manajemen untuk menuntut kenaikan upah dan uang lembur.
Namun, ke-30 orang tersebut justru dipecat secara sepihak. Untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai tenaga kerja, para buruh ini pun memutuskan untuk lapor ke polisi. "Kami menempuh jalur hukum untuk mendapat hak sesuai undang-undang ketenagakerjaan," kata Ade.
Ada dua pihak yang dilaporkan yakni PT Putratama Karya Mandiri selaku perusahaan outsourcing yang menyediakan sekuriti dan PT Sandiego Hills Memorial Park. Kuasa hukum para sekuriti menyatakan jika saat ini prosesnya masih tahap penyidikan.
"Pihak pekerja sedang melaporkan pidana ke Polres Karawang. Saat ini sedang tahap penyidikan," kata Eigen Justisi. Jika dihitung dari upah pokok, upah lembur dan selisih THR yang belum dibayarkan sejak 2012 hingga 2020, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang merinci kerugian yang dialami oleh 30 orang satpam tersebut mencapai lebih dari Rp 9 miliar.
Kepala Disnakertrans Karawang, Okih Hermawan, meminta agar PT Sandiego Hills Memorial Park segera membayarkan hak-hak para karyawan.
"Kami menganjurkan PT Sandiego Hills Memorial Park untuk membayar hak pekerja sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku," ujarnya. "Karena tidak ada titik temu, perselisihan ini berlanjut ke jalur hukum."
(wk/zodi)
