Sang Komisaris Utama Pertamina mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan digantikan superholding seperti Temasek Singapura. Stafsus Arya Sinulingga pun memberi pendapatnya.
- Elvariza Opita
- Rabu, 16 September 2020 - 16:00 WIB
WowKeren - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok memunculkan usulan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja demi efisiensi tata kelola. Dalam pernyataannya, Ahok mencontohkan superholding Temasek di Singapura yang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan-perusahaan pelat merah.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pun ikut memberikan komentar atas pernyataan Ahok itu. Menurutnya wacana tersebut sudah barang lama namun tak bisa serta-merta diwujudkan karena diperlukan langkah yang tepat serta diperlukan sinergitas antar-BUMN.
Langkah ini jelas tak bisa dieksekusi dengan buru-buru. Namun pemerintah Indonesia saat ini sedang bergerak ke arah sana dengan terlebih dahulu mengelompokkan BUMN berdasarkan klaster dan membentuk subholding.
"Mengenai superholding, ini kan ide lama sekali, periode sebelumnya pun sudah ada ide ini," ujar Arya, Rabu (16/9). "Kita di Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagaimana memastikan antar-BUMN itu bisa saling inline, artinya supply chain yang ada itu inline (selaras)."
"Jadi kita uji semua, jangan buru-buru mau superholding. Itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif enggak, sekarang ini kan masih sendiri-sendiri nih," imbuh Arya, seperti dilansir dari Kumparan.
Arya menegaskan membentuk superholding BUMN adalah mimpi besar Menteri Erick Thohir. Namun karena diperlukan banyak langkah, Erick pun menunda terlebih dahulu wacana tersebut dan beralih fokus memastikan end to end supply chain antar-BUMN.
Bahkan sejatinya rencana pembentukan superholding semacam Temasek Singapura sudah digaungkan sejak era Menteri Rini Soemarno periode lalu. "Ya Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding. Iya nantinya menjadi kaya Temasek (Singapura), kaya Khazanah (Malaysia)," ungkap Rini di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 15 April 2019.
Namun wacana ini dipupuskan Erick beberapa bulan setelah ia menjabat. "Jadi nanti saya rasa urusan superholding kita ubah konsepnya jadi subholding yang fokus pada masing-masing kegiatan unit usaha," terang Erick dalam Rapat Bersama Komisi VI DPR RI, 2 Desember 2019.
(wk/elva)
