Saat ini Komisi II DPR RI, pemerintah, KPU, DKPP, dan Bawaslu sudah sepakat Pilkada serentak akan tetap digelar pada 9 Desember 2020. Padahal banyak suara kontra yang dilayangkan atas kebijakan ini.
- Elvariza Opita
- Selasa, 22 September 2020 - 09:27 WIB
WowKeren - Pemerintah saat ini sedang dihadapkan dengan dilema soal pelaksanaan Pilkada 2020. Bila diadakan dikhawatirkan berpotensi menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19.
Namun demikian, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan seluruh komponen pengadaan pemilu sepakat untuk tidak menunda Pilkada dan akan tetap digelar pada 9 Desember 2020.
"Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Senayan, Jakarta, Senin (21/9). "Maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020."
Namun Komisi II DPR RI dengan tegas menyoroti perihal pelaksanaan protokol kesehatan selama Pilkada 2020. "Dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19," tegas Doli, dilansir dari Detik News, Selasa (22/9).
Di sisi lain, banyak yang menyuarakan sikap kontra sampai menyampaikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo. Seperti misalnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah yang menyarankan agar Pilkada 2020 ditunda.
Dan rupanya kritikan tersebut belakangan tengah dipikirkan oleh sang kepala negara. Hal ini diungkap oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Donny Gahral Adian, yang memastikan Jokowi selalu mendengar dan mempertimbangkan penundaan Pilkada 2020 yang sedianya dilaksanakan secara serentak.
"Pasti (dipertimbangkan), mereka kan punya argumentasi yang kuat, punya dasar yang kuat kenapa perlu ditunda," ujar Donny, dikutip dari Kompas. "Saya kira apalagi seperti ormas besar seperti Muhammadiyah dan PBNU, pemerintah akan sangat memerhatikan."
Donny memastikan bahwa pemerintah akan selalu menampung semua masukan terkait pelaksanaan Pilkada 2020. "Tapi insya Allah tidak dalam waktu lama lagi akan diputuskan akan ditunda atau tidak dengan masing-masing konsekuensi," beber Donny.
Apalagi karena KPU, sebagaimana diungkap Donny, sudah memiliki tuga opsi yakni digelar akhir 2020, 2021, atau 2022. Diperlukan kajian mendalam sebelum pemerintah mengambil keputusan akhirnya.
(wk/elva)
