Presiden Joko Widodo tetap 'ngotot' untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di tengah lonjakan kasus virus corona di Indonesia, epidemiolog langsung mengingatkan janji Jokowi beberapa waktu lalu.
- Ruth Meliana
- Selasa, 22 September 2020 - 11:49 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo tetap memutuskan akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah lonjakan kasus virus corona. Keputusan tersebut mendapatkan berbagai kritikan dari sejumlah pihak, salah satunya adalah ahli epidemiologi.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith, Dicky Budiman mendesak pemerintah untuk menunda Pilkada Serentak pada Desember mendatang. Pasalnya, pelaksanaan Pilkada Serentak meningkatkan risiko penularan virus corona hingga bisa menciptakan banyak klaster COVID-19.
Dicky menilai memaksakan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi saat ini sangatlah tidak bijak. Terlebih, Indonesia masih berada dalam masa krisis baik. Hal ini terlihat dari banyaknya korban yang berjatuhan hingga ancaman resesi yang mengintai.
Oleh sebab itu, Dicky memberikan saran setidaknya penyelenggaraan Pilkada dapat ditunda hingga 3 bulan sambil memantau situasi penyebaran virus corona di Tanah Air. Ia kemudian menjelaskan mengenai indikator epidemiologi yang wajib dipenuhi pemerintah jika memang ingin melaksanakan Pilkada.
"Jadi, saya sih mengajukannya begitu. Kita kendalikan. Ini, kalau betul-betul sungguh-sungguh sebetulnya dalam waktu setidaknya 2-3 bulan, pandemi ini bisa terkendali," kata Dicky seperti dilansir dari Kumparan, Senin (21/9). "Misalnya, di Jawa saja, 3 bulan. Bisa, asal strateginya dijalankan betul-betul dan tepat."
"Jadi, saya kira cara terbaiknya adalah memastikan kondisinya aman, terkendali pandemi ini dengan sesuai indikator epidemiologinya," sambungnya. "Tidak ada kasus baru, tidak ada kematian, test positivity rate-nya di bawah 5 persen."
Dicky mengaku ragu jika protokol kesehatan yang diterapkan sanggup mencegah jatuhnya korban jiwa dalam penyelenggaraan COVID-19. Terlebih, situasi masih tidak terkendali sehingga protokol kesehatan dinilai tidak cukup efektif dalam mencegah penularan virus corona selama Pilkada.
"Bukan hanya Pilkada itu berpotensi menjadi klaster-klaster, yang artinya akan memakan korban kematian," tegas Dicky. "Potensi kematian ada ya dalam klaster-klaster ini, yang artinya orang-orang akan menjadi korban."
"Walaupun memastikan adanya protokol, ya protokol ini dilakukan di atas kondisi yang belum terkendali," sambungnya. "Jadi, yang namanya protokol kesehatan itu akan efektif ketika strategi utamanya sudah dilakukan dengan optimal. Ketika itu belum terkendali ya tetap akan terjadi."
Hal serupa juga diungkapkan oleh epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono. Ia mengingatkan pernyataan Jokowi yang menegaskan jika pemerintah selalu memprioritaskan kesehatan selama pandemi alih-alih ekonomi. Menurutnya, komitmen Jokowi tersebut tidak sesuai dengan kebijakannya.
"Hebat Pak Jokowi, katanya mau menomorsatukan kesehatan? Jadi boleh aja kalau mau Pilkada, tapi nggak boleh ngumpulin massa sama sekali," ujar Pandu. "Yang bikin masalah kan proses Pilkada di Indonesia itu harus pakai kerumunan orang, dari pendaftaran, rombongan orang-orang, nanti kampanye juga gitu. Nanti kalau ada Pilkada, ada kerumunan, itu bisa tinggi sekali (kenaikan kasus), karena itu masyarakat berkumpul kan."
(wk/lian)
