Berkaitan dengan polemik Puan Maharani yang berharap Sumbar mendukung negara Pancasila, Fadli Zon kini mengusulkan agar provinsi Sumatera Barat diganti nama menjadi Minangkabau.
- Ruth Meliana
- Kamis, 24 September 2020 - 10:12 WIB
WowKeren - Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani yang berharap semoga Sumbar mendukung negara Pancasila beberapa lalu rupanya masih belum selesai. Kala itu, Puan dinilai telah menyinggung perasaan masyarakat Sumbar dengan pernyataan tersebut. Namun, tuduhan itu dibantah keras Puan yang mengaku jika dirinya merupakan keturunan Minangkabau.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon kini mengusulkan agar Provinsi Sumatera Barat diganti dengan nama Provinsi Minangkabau. Fadli sendiri merupakan Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) dan keturunan Minang. Ia menyarankan perubahan mana tersebut karena dinilai lebih tepat jika melihat sejarah dan kebudayaan dari Provinsi Sumbar itu sendiri.
"Nama 'Minangkabau' memang jauh lebih tepat dipakai jika ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan," ujar Fadli dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari Detik, Rabu (23/9). "Apalagi, secara demografis, 88,35 persen masyarakat yang hidup di Sumatera Barat memang berasal dari etnis Minangkabau. Usulan perubahan tersebut bukan didorong sentimen etnisitas yang dangkal."
"Kita tahu, nama Aceh, Papua, atau Bali, juga sejak lama telah digunakan sebagai nama provinsi," sambungnya. "Dan itu ada hubungannya dengan keistimewaan sejarah, budaya, dan identitas yang melekat pada etnis bersangkutan. Saya menilai, masyarakat Minangkabau juga layak mendapatkan kehormatan serupa itu."
Selain itu, Fadli juga memberikan contoh berbagai nama provinsi di Indonesia yang telah diubah namanya karena mempertimbangkan sejarah hingga tradisinya. Bahkan, Mantan Wakil Ketua DPR ini menganggap jika Minangkabau layak menjadi daerah istimewa karena sejarahnya.
"Bahkan, mengingat peran kesejarahan tadi, pemerintah sebenarnya pantas juga untuk mempertimbangkan Minangkabau menjadi daerah istimewa, sama seperti halnya Aceh, Papua, dan Yogyakarta," jelas Fadli. "Tapi, untuk tahap awal, saya kira usul perubahan nama 'Sumatera Barat' menjadi 'Minangkabau' ini perlu didahulukan."
"Kita pernah mengubah nama Ujung Pandang menjadi Makassar, nama yang lebih dekat dengan identitas masyarakat setempat. Nama resmi Aceh bahkan pernah beberapa kali diubah," sambungnya. "Begitu juga Irian Jaya diganti nama dengan Papua di zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Sehingga, usulan perubahan nama 'Sumatera Barat' menjadi 'Minangkabau' merupakan hal yang lumrah dan lazim."
(wk/lian)
