Disahkan di Tengah Kontroversi, KAMI Sebut Omnibus Law Picu Kegaduhan Nasional
Rawpixel
Nasional
Pengesahan UU Cipta Kerja

Selain UU Ciptaker, Din juga menyoroti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang hingga kini masih dibahas. RUU ini tak kalah menuai kritik namun tetap saja masih masuk Prolegnas.

WowKeren - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menyebut jika pengesahan undang-undang yang kontroversial justru bisa memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Termasuk UU Omnibus Law yang saat ini tengah santer dibicarakan.

"Kecenderungan pemerintah bersama DPR untuk mengesahkan RUU untuk menjadi UU," kata dia melalui surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo seperti dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (6/10). "Seperti UU Minerba, Perppu yang dikebut menjadi UU Keuangan untuk Penanggulangan COVID-19, UU Ciptaker, sangat potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang besar."

Pemerintah mengesampingkan potensi kegaduhan dengan terus mengebut penyelesaian pembahasan RUU. Hingga akhirnya mengesahkan RUU tersebut di tengah penolakan masyarakat. Bahkan RUU Ciptaker disahkan tanpa membuka ruang aspirasi bagi masyarakat.

Selain UU Ciptaker, Din juga menyoroti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang hingga kini masih dibahas. RUU ini tak kalah menuai kritik dari sejumlah ormas namun tetap saja masih masuk Program Legislasi Nasional. Hal-hal semacam inilah yang menurutnya sangat berpotensi memancing kegaduhan.


"Kami tidak memahami, apakah pemerintah bersungguh-sungguh ingin menciptakan ketidakgaduhan atau sebaliknya," lanjut Din. "Justru ingin mendorong kegaduhan itu sendiri."

Selain UU kontroversial, Din juga menyoroti kebijakan pemerintah yang tetap menggelar Pilkada di tengah ancaman pandemi. Kendati sudah banyak pihak yang menentang gelaran ini karena kekhawatiran penyebaran COVID-19 namun tetap saja Pilkada tidak akan ditunda.

"Ini sangat potensial menimbulkan kegaduhan. Jika terjadi kegaduhan akibat kebijakan yang tidak bijak, bukanlah rakyat yang salah dan dapat disalahkan," tegasnya. "Tapi pemerintah lah yang sesungguhnya penyebab kegaduhan itu."

Seperti diketahui, pengesahan UU Ciptaker menuai kontroversi. Bahkan jutaan buruh siap turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap UU ini. Bukan tanpa alasan, sejumlah poin dalam UU tersebut dianggap merugikan kaum buruh.

Tak hanya itu, Din juga menyoroti penanganan pemerintah terhadap pandemi. Menurutnya, pemerintah belum mampu merealisasikan komitmen untuk mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi.

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts