Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf kepada pekerja dan kaum buruh lantaran partainya gagal dalam menjegal pengesahan RUU Ciptaker.
- Ruth Meliana
- Rabu, 07 Oktober 2020 - 11:23 WIB
WowKeren - Partai Demokrat telah menyatakan dengan tegas menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Bahkan, Partai Demokrat memutuskan walk out dalam rapat paripurna pengesahan RUU Ciptaker di Gedung DPR pada Senin (5/10) lalu.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lantas menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya pekerja dan kaum buruh. Pasalnya, ia merasa partainya telah gagal dalam menjegal pengesahan RUU Ciptaker.
AHY menjelaskan kegagalan partainya dalam membendung pengesahan RUU tersebut karena tidak memiliki cukup suara. Ia turut menegaskan jika Demokrat selalu memihak kepada rakyat. Menurutnya, kaum buruh dan pekerja menjadi pihak yang paling dirugikan dalam pengesahan RUU Ciptaker.
Terlebih, saat ini masih banyak rakyat kecil yang ikut mengalami krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, AHY berjanji jika partainya akan terus memperjuangkan harapan rakyat yang menolak UU Omnibus Law.
”Insyaallah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,” ujar AHY dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari CNNIndonesia, Senin (5/10). “No one is left behind (Tidak ada rakyat yang akan tertinggal). Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita.”
Lebih lanjut AHY menjelaskan alasan partainya secara tegas menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Ia menilai jika RUU Ciptaker sama sekali tidak memiliki urgensi untuk segera disahkan, apalagi di tengah pandemi virus corona yang menghantam Indonesia.
AHY mendesak pemerintah untuk fokus terlebih dahulu dalam penanganan pandemi virus corona, baik dari sektor kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Ia juga menyebut dampak RUU Ciptaker sangat berbahaya karena sanggup menggeser sistem ekonomi Pancasila menjadi kapitalistik dan neoliberalistik.
”RUU Ciptaker tidak ada urgensinya. Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” papar AHY. “Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial, alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya.”
(wk/lian)
